Jakarta, Gatra.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK yang terdiri LBH Jakarta, YLBHI, PSHK, KontraS, PUSaKO FH UNAND, Perludem, dan Pukat UGM memberi enam catatan bagi Pansel agar dapat mengevaluasi pendalaman substansi, sehingga prosesnya berjalan objektif.
"Ada beberapa Capim yang tidak mampu menjawab pertanyaan, sehingga Pansel mengajukan pertanyaan dasar mengenai jenis korupsi. Yang mengherankan adalah, mengapa capim tersebut lolos hingga tahap wawancara? Seharusnya saringan awal Pansel yakni materi dasar mengenai kelembagaan hingga konsep korupsi," ujar perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, saat dikonfirmasi, Rabu (28/8).
Menurut koalisi, Pansel tidak memiliki pertanyaan yang baku untuk seluruh capim seperti perlindungan pegawai terkait kriminalisasi dan intimidasi. Pertanyaan tersebut hanya ditanyakan kepada satu Capim saja. Sedangkan untuk capim lainnya tidak ditanyakan.
"Pansel telah menanyakan mengenai LHKPN, informasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi serta dugaan intimidasi, yang dilakukan oleh salah satu capim. Namun, pertanyaan tersebut bersifat formalitas dan tidak digali lebih dalam," jelas Kurnia.
Kurnia mengatakanm Pansel cenderung memiliki standar ganda dalam bertanya kepada setiap capim. Bahkan terkesan cenderung hati-hati dalam mengajukan pertanyaan ke salah satu capim.
"Ada capim yang menggunakan akses pintu keluar berbeda dengan capim lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap salah satu capim dan terkesan tidak egaliter," kata Kurnia.
Kemudian waktu yang dialokasikan untuk setiap capim tidak mengakomodir pertanyaan pansel. Hal tersebut terbukti dari beberapa pertanyaan pansel yang penting, tetapi dihentikan oleh ketua pansel.
"Pansel harus memperdalam temuan yang diberikan oleh delapan lembaga negara untuk menggali komitmen dan integritas dari setiap capim. Kedua, Pansel harus mempertimbangkan tambahan waktu untuk mengakomodir pertanyaan yang penting. Pansel harus bebas kepentingan agar pertanyaan yang ditanyakan ke capim tidak terkesan normatif dan Pansel harus memberlakukan standar yang sama kepada seluruh capim KPK,"tuturnya.
