Jakarta, Gatra.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise menggelar rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) tahun 2020.
Kementerian PPPA mengajukan tambahan anggaran Rp37 miliar, tetapi usulan ini langsung ditolak oleh semua fraksi yang hadir. Kemudian Yohana menyebut, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menangani dan merehabilitasi korban kasus kekerasan perempuan dan anak.
Tampaknya, penolakan oleh Komisi VII bukan pada permintaan tambahan Rp37 miliar. Namun, pagu anggaran yang begitu kecil untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, yang hanya berjumlah Rp236 miliar.
Menurut anggota Komisi VII dari Fraksi PAN, Desi Ratnasari, anggaran tersebut tidak masuk akal. Mustahil mampu memenuhi kebutuhan untuk memberikan pemberdayaan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
"Karena mengingat apa yang ibu [Yohana] sampaikan bahwa kemampuan kementerian PPPA ini sebagai rujukan akhir tingkat nasional, lintasprovinsi dan negara. Dalam memberikan pemberdayaan dan pencegahan kasus terhadap perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dengan anggaran yang hanya Rp236 miliar, bagaimana ibu bisa fokus?," ujarnya mencecar Yohana, di Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).
Selain Desi, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, isu perempuan dan anak sudah menjadi isu internasional dan dunia. Menurutnya, semua kalangan sudah memperhatikan isu ini dan pemerintah hanya perlu membangun brand agar semua tertampung.
Ia kemudian menebak tujuan pemerintah mengajukan anggaran Rp37 miliar. Marwan mengatakan, kemungkinan agar seluruh kalangan masuk menjadi pemerhati isu perempuan dan anak. Selain itu, ia mengkritik anggaran yang ada, sebab anggaran kementerian kalah dengan anggaran dana desa dalam satu kabupaten.
"Bisa saja maksud pemerintah begitu, bu Yohana perlu membangun image dan menarik semua kalangan. Namun, perlu menjadi catatan anggaran yang ibu terima ini, kalah dengan dana desa yang tiap desa sudah Rp1 miliar, kalah dengan dana desa dalam 1 kabupaten," tutur Marwan.
