Jakarta, Gatra.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah berbuat lebih banyak untuk menlindungi Papua dari intervensi asing. Salah satunya dengan mengungkapkan pihak asing yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia ke publik. 

"Harus cari siapa orang asing itu, apakah personal, atau kelompok, atau negara yang ikut terlibat sehingga terjadi kerusuhan di Papua itu," ujar anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil saat di Jakarta, Rabu (4/9). 

Meski demikian, Nasir mempertanyakan berlarut-larutnya pengungkapan kerusuhan di Papua. Pemerintah tidak asal melempar kesalahan pada asing, tetapi juga melihat lemahnya intelijen negara. 

"Makanya saya katakan pemerintah harus jelaskan secara clear, jangan mengkambinghitamkan karena ketidakberdayaan kita karena fungsi intelejen kita lemah," pungkasnya. 

Selain itu, Nasir menyebut rakyat Papua cinta NKRI dan enggan memerdekakan diri. Kendati begitu, perlu adanya pendekatan pembangunan yang harus diperbaiki di daerah Indonesia Timur. Maka dari itu dia mengusulkan kepada pemerintah untuk kembali membuat kementerian yang khusus mengurus wilayah timur. 

"Saya usulkan agar Presiden Jokowi menghidupkan kembali yang pernah dibuat SBY. Ada menteri yang mengurus wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk dipertimbangka kembali untuk dia ada pos kementerian yang mengurus tentang wilayah timur," tuturnya.