Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyayangkan rencana pemecatan pimpinan aparat keamanan daerah, baik Kepala Kepolisiam Daerah (Kapolda) dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang gagal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ryamizard cukup geram melihat kejadian Karhutla yang terus berulang kali terjadi. 

Menurut Ryamizard, seharusnya masyarakat mulai dari tingkat bawah perlu terlibat dan tidak hanya menyalahkan aparat TNI saja.

"Itu (karhutla) bukan salah TNI saja dong. Itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali. Harusnya mulai dari kepala kampung, lurah, camat kalau ada api bagaimana mengatasinya," kata Menhan di Kompleks Parlemen DPR Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Menhan menegaskan, seharusnya Polisi dan Tentara sebagai aparat keamanan tak bisa disalahkan terus menerus. Meskipun Presiden sudah menginstruksikan hal tersebut, namun tetap menjadi wewenang masyarakat dan pimpinan terendah di daerah terdampak. 

"Kita itu (tentara) kan (hanya) membantu mereka (aparat di daerah)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan mencopot jabatat aparat keamanan yang gagal mengentaskan karhutla di beberapa daerah. Namun, ada beragam indikator yang menentukan dicopot tidaknya aparat keamanan di daerah.

"Ini (pencopotan) dilaksanakan. Hanya saja, nanti batasnya kita lihat seperti apa. Seperti harus enggak ada kebakaran, itu enggak mungkin. Karhutla itu pasti, hanya memang kadarnya bisa kita tekan," kata Wiranto usai Rakorsus terkait Karhutla Kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Jumat pekan lalu.