Pontianak, Gatra.com - Perwakilan dari Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menuding para promotor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak sungkan menebar sesat pikir dan kebohongan kepada publik, saat Aliansi Kalimantan Barat Tolak PLTN menggelar aksi damai di Bundaran Digulis, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis siang (10/10).
“Memilih mengoptimalkan sumber energi listrik yang bersih dan aman untuk masa depan harusnya dapat menjadi terobosan pilihan sadar bersama,” ucapnya menanggapi rencana pendirian PLTN yang terus digulirkan di Kalbar.
Adam menganggap pandangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang menggolongkan energi nuklir sebagai energi terbarukan adalah salah satu kesalahan yang disengaja, penuh kebohongan, dan menyesatkan. “Seharusnya segenap komponen bangsa melek dengan tidak gampang terbawa arus ikut-ikutan mendukung rencana pembangunan PLTN yang terus dilakukan BATAN bersama para promotornya selama ini,” tuturnya.
Baca Juga: Mitsubishi Tawarkan Kombinasi Gas Turbin - Energi Terbarukan
Adam menilai pengembangan energi baru terbarukan yang bersumber dari alam seperti panas bumi (geothermal), biomassa, air (mikrohidro), tenaga surya, angin, gelombang, dan lainnya merupakan sejumlah jenis sumber energi masa depan yang perlu dan mendesak dikembangkan. Termasuk untuk diprioritaskan sebagai sumber energi nasional dari saat ini.
Energi terbarukan kini masih belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan pemerintah, termasuk di Kalimantan Barat. Padahal, penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah, dan aman dengan potensi resiko yang kecil bila dibandingkan penggunaan energi fosil. Termasuk penggunaan sumber energi yang ia nilai berbahaya melalui PLTN.
“Terlebih bila kemudian terjadi gagal teknologi dan kecelakaan fatal baik atas intervensi maupun di luar kendali manusia. Bencana reaktor nuklir buruk yang berdampak luas bagi kemanusiaan, lingkungan hidup, dan infrastruktur sudah pernah terjadi di sejumlah negara,” tuturnya.
Baca Juga: IAEA Laporkan Kemajuan Terkait Kasus Proyek Nuklir Iran
Selain memiliki potensi risiko negatif terhadap kondisi sosial dan dinamika masyarakat, kebohongan publik juga berisiko menimbulkan presenden buruk terhadap kinerja pemerintah yang faktanya belum mampu mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang aman, bersih dan berkelanjutan sebagai sumber listrik.
“Memaksakan pembangunan PLTN menganggapnya solusi terhadap situasi listrik di Kalimantan Barat pada akhirnya justru dengan sendirinya membuka aib pemerintahan selama ini yang tidak mampu menjadikan sumber energi terbarukan sebagai solusi pemerataan dan pemenuhan energi alternatif,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan penyediaan energi melalui PLTN di Kalbar saat ini sudah dalam kajian. Dirinya menegaskan Pemprov Kalbar mendukung pengembangan pembangunan PLTN tersebut. Dengan pembangunan PLTN, dia optimis Kalbar bisa mandiri energi. Jika kelak mandiri energi, Kalbar akan mampu bersaing dengan daerah lainnya. Sebab industri membutuhkan energi yang besar untuk mendukung operasionalnya.
