Jakarta, Gatra.com - Pembangunan infrastruktur pembangunan melalui Padat Karya Tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendongkrak pertumbuhan ekonomi di perdesaan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, Senin (21/10), disampaikan, terdaftar program dari Direktorat Jenderal (Ditjen). Cipta Karya Kementerian PUPR disebut Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi program prioritas Kementerian PUPR pada tahun 2019, di samping infrastruktur yang besar. Pasalnya, menjadi tugas PUPR untuk membangun infrastruktur kerakyatan.
"Pembangunan infrastruktur kerakyatan, Manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, pengelolaan kawasan kumuh, air minum, dan sanitasi," kata Menteri Basuki.
Salah satunya adalah PISEW yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk mengurangi pembagian antarwilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah (kabupaten, kecamatan, dan desa) serta memperkuat perlindungan masyarakat di tingkat desa.
Pada umumnya, lanjut Basuki, infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang memfasilitasi petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa tidak menggunakan kontraktor.
Secara nasional, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), PISEW telah menyetujui 1,664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2,564 kecamatan. Program PISEW tahun 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp540 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9% dari total anggaran atau Rp447,69 miliar. Sementara sisanya, digunakan untuk pembangunan drainase, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.
Di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2018, pelaksanaan PISEW tersebar di 15 Kecamatan pada 5 Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp7,8 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan produksi, salah satunya di Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan terselenggaranya PISEW di Kecamatan tersebut, saat ini antara Desa Bukit Harapan dan Desa Sumber Mulya telah memiliki akses penghubung yang baik dalam menghasilkan hasil perkebunan maupun dalam transportasi.
Sementara itu, Kepala Desa Bukit Harapan, Heru Wahyono, sangat mengapresiasi pembangunan jembatan melalui program PISEW yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang telah memberikan banyak manfaat bagi warga desa.
"Jembatan yang dibangun ini merupakan satu-satunya akses penghubung antara Desa Bukit Harapan dan Desa Sumber Mulya. Sebagai warga kota dari Bukit Harapan tidak perlu lagi diputar jauh ke Kota Ketahun. Untu menuju Desa Sumber Mulya yang terkait dengan administrasi hanya bersebelahan, namun terpisahkan oleh Sungai Air Mupal Bawah, "kata Heru.
Salah satu warga Desa Bukit Harapan, Maksum, mengungkapkan kaitan dengan jembatan, sekarang warga dengan mudah memahami hasil perkebunan. "Masyaallah, kami sangat senang dengan adanya jembatan ini karena akses ke Kota Ketahun yang merupakan tempat menjual hasil perkebunan dan karet menjadi sangat dekat. Selain itu, pabrik pabrik yang biasa membeli hasil kebun kami sekarang dapat diakses di sini, tersedia pendistribusian hasil pembuatan jadi berkurang dan alhamdulillah, kami makin bertambah, "ungkap Maksum.
Pengentasan Kekumuhan
Selain PISEW, Kementerian PUPR di Provinsi Bengkulu juga melakukan penataan kawasan permukiman kumuh melalui program Proyek Peningkatan Lingkungan dan Tempat Tinggal (NUSP) -Fase 2 yang dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peran aktif yang melibatkan para pemangku kepentingan di daerah.
Salah satunya, kata Basuki, di Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, hasil penataan kawasan telah sangat membantu warga Sawah Lebar dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Anggrek.
Abdul Alim, warga Sawah Lebar mengungkapkan sebelum adanya program tersebut, Kelurahan Sawah Lebar belum memiliki banyak jalan lingkungan sehingga warga harus memutar jauh untuk mencapai tujuan yang lebih jauh.
"Dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan ini sangat memberikan kemudahan bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari. Sebelumnya kami meminta perbaikan untuk menuju Puskesmas dan tempat-tempat mengaji, padahal jaraknya cukup dekat hanya tersedia bagi yang tidak dapat dilalui karena belum ada akses jalan dan jembatan penyeberangan untuk" ke sana, "katanya.
Salah satu pengelola BKM Anggrek, Irnawati, sangat mengapresiasi pembangunan yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program NUSP-2 tersebut dan mengharapkan keberlanjutan peningkatan pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar. Pada tahun 2018, di Kelurahan Sawah Lebar, program NUSP-2 selain telah membangun jalan lingkungan (rabat) sepanjang 2 km yang menghubungkan 5 RT di kelurahan tersebut juga telah membangun drainase lingkungan dengan total sepanjang 3 km dan 8 plat decker yang berguna dalam menangani banjir di Kelurahan Sawah Lebar.
