Batanghari, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari, Adison mengendus aroma intervensi proses perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Batanghari.
Menurut dia, dugaan adanya intervensi dari "orang kuat" berdasarkan hasil rapat kerja Komisi I dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Batanghari.
"Dinkes Batanghari mengakui telah menyampaikan kepada BKPSDMD Batanghari perihal adanya perpindahan dan penempatan tenaga kesehatan. Namun sejauh ini belum ada informasi yang akurat hasil diskusi antara Dinkes dan BKPSDMD," kata Adison dikonfirmasi Gatra.com usai rapat di ruang Komisi I DPRD Batanghari, Senin (21/10).
Baca Juga: Seluruh Puskesmas di Batanghari Tidak Punya IMB
Komisi I dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan BKPSDMD Batanghari yang merupakan mitra kerja Komisi I. Adison akan bertanya apakah rekomendasi Dinas Kesehatan berlaku atau hanya rekomendasi "person" pejabat tertentu yang bisa mengalahkan rekomendasi instansi terkait.
"Kita tidak mau itu. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, sepertinya memang ada intervensi. Tapi agar permasalahan ini lebih jelas, nanti akan kita minta keterangan lebih konkret dari BKPSDMD tentang penempatan tenaga kesehatan ataupun ASN dari OPD dalam lingkungan Pemkab Batanghari," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Batanghari ini.
Baca Juga: Sejumlah Puskesmas di Batanghari Kekurangan Dokter
Anggota dewan dua periode ini berujar, Komisi I sebelumnya telah menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari. Uniknya, permasalahan serupa juga disampaikan dinas pimpinan Jamila ini.
"Kepala Dinas juga menyampaikan tentang pemerataan guru. BKPSDMD Batanghari mengeluarkan rekomendasi tanpa ada rekomendasi awal dari Dinas Pendidikan. Kalau melihat jalurnya, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah bekerja sesuai SOP," katanya.
Baca Juga: Banyak Fasyankes di Batanghari Tidak Punya Pembuangan LB3
Siapa "orang kuat" yang dimaksud sering melakukan intervensi proses pemindahan dan penempatan pejabat? Adison enggan memberikan jawaban. Ia beralasan akan mengumpulkan bukti akurat serta menunggu laporan masyarakat.
"Doakan saja dalam waktu dekat akan terbongkar siapa "orang kuat" yang saya maksud," ujarnya.
