Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta menganggap Pemerintah masih kurang cermat dalam hal kebijakan anti radikalisme yang membuat radikalisme itu multitafsir. Lantaran banyaknya pejabat yang berbicara terkait radikalisme seperti Menteri Agama, Menkopolhukam, Mendagri, maupun Polri. 

“Kami harap Pemerintah satu suara dulu yang dimaksud dengan radikalisme itu apa. Sehingga itu menimbulkan kebingungan masyarakat seolah-olah negara ini sedang betul-betul situasi kacau gitu kan kok semua jadi bicara radikalisme padahal tidak jelas,” ujar Sukamta, di Kedai Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Selanjutnya, kata Sukamta dalam menggunakan metode untuk memerangi radikalisme, pendekatan seperti apa yang bakal diterapkan untuk menekan tingkat radikalisme. Hal ini penting, agar masyarakat tidak menjadi sasaran. 

“Kalau ini tidak ada transparansi metodologi penanganan, dan yang ada hanyalah omongan-omongan serampangan dari para pejabat publik ini nanti akan menimbulkan masalah baru,” kata Sukamtam

Sukamta menambahkan apabila tak ada metodelogi yang jelas, pemerintah dengan gampang menuding orang atau kelompok sebagai radikal. "Nanti ada orang itu mudah sekali dituduh diberi label apalagi kalau yang di berikan contoh oleh pejabat itu adalah tampilan-tampilan fisik misalnya celana cingkrang. Jelaskan kepada DPR dialog, ini loh kebijakan kami (Pemerintah) ini program kami ini kegiatan kami ini,” pungkasnya.