Jakarta, Gatra.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan bahwa jika pemerintah ingin mengubah sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung, maka bukan jaminan bahwa hal tersebut menghilangkan praktik politik uang.
Menurut Djayadi fenomena politik uang dengan membeli suara dari kandidat kepada masyarakat memilih memang menjadi problem. Namun sebetulnya hal itu bisa diminimalisir dengan penegakan hukum yang tegas.
"Kalau hukumnya ditegakkan, tentu yang disebut dengan politik uang itu akan sulit untuk berkembang biak, tetapi kalau semuanya permisif terhadap itu, ya, mau langsung atau tidak langsung akan tetap sama," kata Djayadi kepada wartawan, Jakarta (27/11).
Baca juga: Pemilihan Tidak Langsung Tak Selesaikan Masalah
Djayadi juga menuturkan bahwa pemilihan tidak langsung pernah dilakukan sepanjang tahun 2000 sampai 2005. Hasilnya, kata Djayadi, banyak anggota DPRD dan Bupati karena politik transaksional justru menjadi-jadi di kalangan segelintir orang saja.
"Kita menemukan banyak kejadian bahwa transaksi itu memang ada. Jadi kalau ingin menghilangkan transaksi itu bukan dengan mengubah Pilkada-nya dari langsung menjadi tidak langsung. Semuanya punya problem," ujarnya.
Pemilihan secara langsung, sambungnya, memang bel optimal dijalankan dan ia mengamini bahwa pemilihan langsung harus terus dievaluasi. Namun tidak dengan serta merta dikembalikan kepada pemilihan tidak langsung. "Karena itu tidak menyelesaikan masalah," pungkasnya.
