Padang, Gatra.com - Sebanyak 153 guru yang dinyatakan lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintahan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengadu ke DPRD setempat. Mereka mempertanyakan kebijakan Pemprov Sumbar terkait belum dikeluarkannya SK pengangkatakan.

Koordinator guru PPPK, Abuzar mengatakan, hingga saat ini SK pengangkatan mereka belum dikeluarkan. Padahal, mereka sudah dinyatakan lulus PPPK sejak Februari 2019. Dalam penjelasannya, saat itu dinyatakan lulusan sebanyak 153 guru honorer K2, tujuh tenaga kesehatan, dan satu penyuluh.

"Sembilan bulan lebih kami tanpa kejelasan, makanya kami menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumbar. Terutama untuk mempertanyakan kebijakan itu, karena kami butuh kejelasannya," kata Abuzar saat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Sumbar, Kamis (28/11) di Padang.

Menanggapi pengaduan itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muchlis Yusuf Abit mengatakan, pihaknya siap untuk memperjuangkan aspirasi dari ratusan guru PPPK tersebut. Namun, pihaknya akan mempelajari kasus itu terlebih dahulu. Salah satunya, meminta konfirmasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Sumbar. 

Sementara secara terpisah, Kepala BKD Sumbar, Abdul Gaffar mengatakan, sampai saat ini pihaknya memang belum mengeluarkan SK pengangkatan untuk PPPK yang lulus pada Februari 2019 lalu. Alasannya, Pemprov Sumbar masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait pengangkatan PPPK itu.

"Ya, memang belum. Soalnya belum adanya regulasi dan kepastian dari pusat. Kita ini sifatnya masih menunggu, karena ini seluruh Indonesia," tutur Kepala BKD Sumbar itu.