Beijing, Gatra.com - Cina memperingatkan Amerika Serikat (AS) pada Rabu (4/12) bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Uighur akan menganggu kesepakatan penghentian perang dagang.
Dilansir Reuters, RUU yang disahkan DPR AS dengan suara 407-1 menyerukan Presiden AS untuk mengutuk pelanggaran terhadap umat Islam dan menyerukan penutupan kamp penahanan massal di wilayah barat Xinjiang.
"Apakah Anda berpikir jika Amerika mengambil tindakan untuk melukai kepentingan Cina. Kami tidak akan mengambil tindakan apa pun?," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying kepada wartawan ketika ditanya apakah RUU Uighur akan memengaruhi negosiasi perdagangan.
Harapan mengenai kesepakatan penghentian perang dagang memerlukan proses panjang. Presiden AS, Donald Trump mengatakan pada Selasa (03/12), dimungkinkan perjanjian itu terlaksana di akhir tahun 2020.
Persetujuan DPR AS atas Undang-Undang Uighur tahun 2019 masih harus disetujui Senat yang dikuasai Partai Republik, sebelum dikirim ke Trump. Hal ini membuat marah Beijing dan semakin merenggangkan hubungan yang sudah terjalin.
Gedung Putih belum mengatakan apakah Trump akan menandatangani atau memveto RUU Uighur. Ketentuan tersebut memungkinkan presiden untuk melepaskan sanksi apabila bertujuan untuk kepentingan nasional.
"Saya pikir kata-kata dan perbuatan yang salah harus dibayar dengan setimpal," tegas Hua.
Beberapa sumber yang mengetahui sikap Beijing mengatakan kepada Reuters bahwa RUU itu dapat membahayakan. Terutama terhadap kesepakatan fase satu yang sudah penuh dengan pertikaian dan komplikasi.
Babak baru tarif AS untuk beberapa barang Cina dijadwalkan mulai berlaku dalam waktu kurang dari dua minggu. Saat itu, kemungkinan gangguan lain akan tumbuh.
Hua mengatakan, Cina tidak akan menetapkan batas atau tenggat waktu kesepakatan perdagangan. Mereka akan mengambil keputusan untuk mempertahankan kepentingannya jika proteksionisme dan intimidasi terhadap Washington atas perdagangan terus berlanjut. Ia tidak merinci upaya penanganannya.
Seorang pejabat Tiongkok, yang menolak disebutkan namanya memperingatkan implementasi AS atas putaran tarif baru yang dijadwalkan pada 15 Desember akan ditanggulangi oleh Cina dengan tarif pembalasan. Ini merupakan hasil yang menurut pejabat itu akan sangat mengganggu negosiasi yang sedang berlangsung.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan kepada CNBC pada hari Selasa (3/12) bahwa negosiasi perdagangan tingkat staf dengan Cina terus berlanjut. Namun, tidak ada pembicaraan perdagangan tingkat tinggi yang dijadwalkan.
"Tarif yang direncanakan untuk sisa impor Tiongkok akan berlaku pada 15 Desember jika tidak ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan atau kesepakatan," ungkapnya.
Juru Bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit mengatakan, RUU Uighur merupakan tindakan penting untuk menentang tindakan kekerasan yang dilakukan Tiongkok. Organisasi itu berharap, Trump segera menandatanganinya menjadi undang-undang.
Para analis mengatakan tanggapan Cina terhadap pengesahan RUU Uighur agar lebih kuat daripada reaksinya terhadap hukum AS yang mendukung para pemrotes Hong Kong. Beijing mengatakan pada Senin (2/12) bahwa mereka melarang kapal dan pesawat militer AS mengunjungi pulau itu. Selain itu, memberi sanksi kepada beberapa organisasi non-pemerintah yang berpusat di AS.
Global Times, sebuah tabloid berpengaruh yang diterbitkan oleh Partai Komunis Cina yang berkuasa men-tweet pada Selasa (3/12), Beijing akan merilis daftar entitas yang disebut tidak dapat diandalkan memberlakukan sanksi terhadap mereka yang membahayakan kepentingan Cina.
Surat kabar itu mengatakan Cina mempercepat proses daftar karena RUU DPR AS diprediksi membahayakan kepentingan beberapa perusahaan Cina.
