Home Politik PSI Mempertanyakan Keberpihakan Anggaran DKI Jakarta

PSI Mempertanyakan Keberpihakan Anggaran DKI Jakarta

Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyinggung Pemrov DKI mengenai prioritas penganggaran. PSI mempertanyakan keberpihakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam mengalokasikan anggaran daerah.

PSI menilai Pemprov DKI lebih memprioritaskan anggaran untuk ajang balap Formula E ketimbang mengatasi masalah yang ada di Ibu Kota. Pernyataan itu diungkapkan Sekretaris Fraksi PSI, Anthony Winza Probowo saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2020 di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).

"Fraksi PSI bukan anti balapan, kami terus bekerja membalap ketertinggalan dalam perlombaan transparansi. Kami hanya menyayangkan, nilai anggaran untuk penyediaan air bersih, sanitasi, rehab gedung sekolah, GOR, justru dikalahkan oleh event balap mobil listrik mewah seperti ini," ungkapnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan PSI, beberapa anggaran dipangkas demi membiayai ajang balap itu. Anthony menilai memangkas anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat tidaklah adil. 

Dalam proses pembahasan selama ini, jelas Anthony, PSI mencermati bahwa nilai anggaran rehab total gedung sekolah dipangkas dari sekitar Rp 2,6 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Sementara itu, anggaran untuk event-event mencapai kira-kira Rp 1,5 triliun.

Anggaran rehab total gedung sekolah pada tahun 2020 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2017 senilai Rp 1,57 triliun, 2018 sebesar Rp 1,83 triliun, dan 2019 sebesar Rp 1,78 triliun, kata dia.

Menurutnya, pengalokasian anggaran mencerminkan keberpihakan Gubernur Anies Baswedan. Ia menyayangkan jika kepentingan umum dikorbankan hanyak untuk menggelar event semata. 

"Apakah RAPBD 2020 dibuat untuk masyarakat yang mampu menonton balapan mobil listrik semata dengan mengorbankan kepentingan umum? Yang mana, pendanaan balapan tersebut menggunakan pajak dari masyarakat. Sementara, untuk jamban saja mereka tidak punya, untuk akses air bersih saja masih sulit, untuk bisa bersekolah dengan gedung sekolah yang layak saja belum terpenuhi," jelasnya.

246