New Delhi, Gatra.com - Lebih dari 1.500 pengunjuk rasa telah ditangkap aparat di India dalam sepuluh hari terakhir. Di luar itu, sebanyak 4.000 orang telah ditahan meski kemudian dibebaskan. Aksi ini memprotes UU Kewarganegaraan yang dinilai anti-muslim.
Dilansir Reuters, para pejabat senior pemerintahan yang tak disebut namanya mengatakan mereka yang ditangkap dan ditahan, dituduh melakukan kekerasan selama protes. Setidaknya 19 orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.
Aksi itu dilakukan sejak parlemen mengesahkan salah satu UU Kewarganegaraan pada 11 Desember. Para pakar hukum mengatakan produk kebijakan itu mendiskriminasi umat Islam dan mengancam etos sekuler India karena menjadikan agama sebagai kriteria kewarganegaraan.
Regulasi ini memungkinkan pemerintah memberikan kewarganegaraan kepada para imigran ilegal. Para pendatang yang diizinkan adalah mereka yang memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014. Namun, pemberian kewarganegaraan ini tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam.
Ratusan pengunjuk rasa dan polisi terluka dalam protes itu. Ini merupakan pertikaian terkuat terhadap pemerintah nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi, sejak ia pertama kali terpilih pada 2014.
Modi bertemu para menterinya pada hari Sabtu (21/12) untuk membahas langkah-langkah keamanan terkait dengan unjuk rasa. Di hari yang sama, protes kembali dilakukan meskipun jam malam dan tindakan keras dilakukan aparat guna mengakhiri demontrasi.
Di wilayah terpadat di India, Uttar Pradesh, telah terjadi kekerasan terburuk yang mengakibatkan 9 orang tewas dan beberapa lainnya kritis di rumah sakit. Wilayah yang telah lama menjadi tempat bentrokan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim itu juga diperintah oleh partai nasionalis Modi.
Aktivis hak asasi manusia di wilayah itu mengatakan polisi telah menggerebek rumah dan kantor mereka untuk mencegah mereka merencanakan demonstrasi baru. Pihak berwenang juga menutup sekolah di seluruh negara bagian tersebut saat protes baru meletus pada hari Sabtu.
Demonstrasi juga lebih banyak direncanakan di beberapa bagian negara itu, termasuk di wilayah Assam. Kebencian terhadap imigran ilegal dari Bangladesh telah membara selama bertahun-tahun di sana. Assam salah satu daerah bagian termiskin di India, di mana beberapa warga menuduh para imigran mencuri pekerjaan dan tanah mereka.
"Perempuan di Assam telah menunjukkan bahwa kita dapat memimpin gerakan dari depan," ujar seorang demonstran bernama Garima Garg kepada Reuters.
Para penolak UU mengatakan aksi itu menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang telah lama bangga dengan konstitusi sekulernya. India memiliki populasi 1,3 miliar, dengan mayoritas beragama Hindu, lalu penganut Islam merupakan menoritas, beserta beberapa agama lain yang lebih kecil.
"UU ini menjadi inti konstitusi, berusaha mengubah India menjadi negara lain," tulis sejarawan terkemuka Ramachandra Guha dalam tulisan di The Telegraph.
Pihak oposisi pemerintah mengatakan mereka akan mencegah penerapan UU ini, sementara pemerintah India menegaskan tidak mungkin hukum itu akan dicabut.
Pada hari Sabtu, organisasi dan akademisi Hindu sayap kanan menyatakan dukungannya terhadap UU baru tersebut. Lebih dari 1.000 profesor dan cendekiawan memberi 'selamat' kepada parlemen dan pemerintah atas apa yang mereka sebut sebagai hukum progresif, yang mengaku membela minoritas terlupakan.
"Kami juga mencatat dengan sangat sedih bahwa suasana ketakutan sedang diciptakan di negara ini melalui kebingungan yang disengaja, yang mengarah pada kekerasan di beberapa bagian negara itu," kata mereka.
