Sleman, Gatra.com – Sempat diwajibkan pada 1987-1989 dan terhenti karena banyak yang tidak lulus, program sarjana bagi personel TNI Angkatan Darat dihidupkan kembali. Menggandeng Universitas Gadjah Mada, sebanyak 46 personel TNI AD mengambil studi di lima program pascasarjana mulai Februari 2020.
Penandatanganan kerjasama program tersebut dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Rektor UGM Panut Mulyono di UGM, Jumat (10/1).
“Periode 1987-1989, pimpinan TNI AD sempat mewajibkan perwira untuk mengambil program sarjana maupun pascasarjana. Namun karena wajib, banyak perwira yang melakukan setengah hati sehingga banyak yang tidak lulus,” jelas Andika.
Sebagai salah satu perwira yang merasakan langsung kebijakan itu, Andika mengakui saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia pada personel TNI AD sangat dibutuhkan. Namun kali ini program sarjana bukan suatu kewajiban institusi, melainkan muncul dari diri sendiri.
Digodok sejak Juni 2019, semester pertama program ini dimulai pada Februari 2020 dan tercatat 46 personel TNI AD menempuh pendidikan pascasarjana.
“Empat personel mengambil S3 prodi leadership dan inovasi kebijakan. Sedangkan 42 mengambil S2 prodi leadership dan inovasi kebijakan, ketahanan nasional, hukum, FISIP, dan cyber security,” lanjut Andika.
Pembiayaan program ini menjadi tanggungan dinas 75 persen dan sisanya ditanggung pribadi. Andika berharap 46 personel berpangkat Sersan Satu hingga Letnan Jenderal itu mampu menyelesaikan pendidikan tahun depan. Dalam program ini, peserta tidak dibebastugaskan dari jabatannya.
Andika menyatakan, kualitas SDM di TNI AD sangat tertinggal dari personel militsr di negara maju bahkan dari negara Asean seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. TNI AD memerlukan perwira, bintara, tamtama berwawasan luas agar bisa menyikapi kompleksitas tugas.
“Tugas pokok TNI memang bertempur, tapi itu kan masih akan. Hari-hari ini kami menggeluti lebih banyak permasalahan pada bidang manajemen serta kebijakan publik di bidang hankam,” lanjutnya.
Mengatasi kondisi ini, ilmu terapan yang dimiliki personel TNI AD seperti teknik bertahan, bertempur, dan menyerang dianggap tidak mencukupi. Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih luas terutama dalam kebijakan sektoral.
Rektor Panut Mulyono berkata sekarang ini UGM mengembangkan kebijakan khusus yang fokus pada program pascasarjana berdasarkan riset. Dengan program ini, kehadiran rutin mahasiswa di kelas tidak lagi menjadi tuntutan utama.
“Sambil menjalankan tugas utama sebagai TNI, peserta program ini akan diminta fokus pada berbagai riset dan penelitian berbagai bidang yang ada di daerah mereka,” jelasnya.
Panut berharap, program ini akan melahirkan personel TNI AD yang memiliki cara berpikir seperti akademisi UGM dan kualitas pengetahuan mereka meningkat sehingga mampu menjadi pemimpin yang luar biasa.
