Jakarta, Gatra.com- Anggota DPR dari Fraksi PKS, Rafli menyoroti pertemuan tertutup antara mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Istana Wali Nanggroe di Aceh Besar, Jumat (10/1/2020).

Menurutnya, kondisi di Aceh akibat kurangnya komunikasi dengan pemerintah pusat. Pertemuan itu dinilai menjadi sinyal positif bagi Indonesia. Namun, semestinya pemerintah menangkap adanya peluang tersebut.

"Aceh Merdeka sudah duduk bersama. Harapan kami, mesti menjadi landasan bahwa pemerintah pusat tidak hanya berbentuk kompensasi. Sebaiknya kompensasi difokuskan untuk kemajuan [berkelanjutan],"katanya dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ia mengimbau pemerintah untuk melakukan konsolidasi. Hal ini akan berdampak positif karena akan melahirkan inisiator untuk merumuskan konsensus penting.

"Ada yang bilang Aceh intoleran. Padahal Aceh itu sangat dinamis dan kooperatif,"ucap Rafli.

Sebelumnya, wacana referendum digulirkan Ketua Umum Partai Aceh, Muallim Muzakir Manaf kini. Tujuannya sebagai perlindungan warga Aceh.

Mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima mengatakan, sejarah Aceh merupakan sejarah yang berdarah-darah.

"Kita baru saja menempel luka dengan perdamaian di Helsinky, Finlandia. Jangan sampai peristiwa tersebut terulang lagi di Aceh," tutur Fauzan kepada Gatra. Baca juga: Referendum Bukan Wacana yang Tepat untuk Rakyat Aceh