Jakarta, Gatra.com - Komisoner Komnas HAM M. Choirul Anam mengharapkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amindigarapakan menjadi leading sector terkait pemulangan WNI mantan anggota ISIS.

"Kalau saat ini ya, kalau melihat dari yang kemarin-kemarin harusnya Wakil Presiden lah ambil alih. Identitas keagamaannya kan mumpuni juga sejauh ini kalau itu bisa dikonsolidasikan oleh Wakil Presiden itu jalannya juga akan semakin mulus," ujar Anam dalam diskusi smart fm di Pizza Kayu Api The MAJ Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2).

Baca juga : Komnas HAM Ingin WNI Eks ISIS Kembali Ke Indonesia Dengan Syarat

Menurut Anam ada dua fungsi utama Wakil Presiden dalam kasus ini. Pertama karena Wapres itu bisa mengkonsolidasi semua infrastruktur kenegaraan. Baik Polisi, BNPT, Kementerian bisa bkoordinasikan termasuk juga Menkopolhukam sehingga sebagai negara efektif konsolidasinya.

"Biar ngga kaya kemarin Kemenag ngomong apa, BNPT ngomong, Pak Polhukam naomong apa. Jadi bukan keinginan masing-masing pejabat. Jadi keinginan negara dalam mengkonsolidasikan itu," jelasnya.

Anam menambahkan legitimasi sosial Wapres yang tinggi terkait sosial keagamaan karena latar belakangnya bisa menjadi modal yang besar.

"Kalau kita meletakkan persoalan ex ISISI sebagai perosalan yang serius dan memang persoalan serius satu soal konstitusi, ada kekhawatiran ancaman kekerasan, ideologi, bisa dikonsolidasikan oleh Wapres jadi make sense. Jadi program yang kuat," tutur Anam.

Baca juga : WNI Eks-ISIS akan Lebih Berbahaya jika Ditolak Pulang

"Dengan melihat statement terkakhir presiden secara pribadi tidak mau, tapi secara kenegaraan akan dibahas dulu artinya memang itu masih karpet merah untuk Pak Maruf. Sehingga kami berharap Pak Maruf ya aktif mengambil alih ini. Sehingga konsolidasi, koordinasi, implementasi, di lapangan berjalan dengan baik," imbuhnya.