Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Muttaqin mengatakan bahwa sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sangat terburu-buru dan ceroboh sebagai pejabat publik.
Zaenal menanggapi Mahfud yang mengatakan bahwa dokumen berisi data korban militerisme di Papua adalah sampah. Sebelumnya, Amnesty Internasional dan aktivis Veronica Koman telah mengklaim bahwa dokumen tersebut telah diberikan ke Presiden Joko Widodo dalam bentuk surat. Zaenal menerangkan bahwa ini menyangkut data tahanan politik di Papua yang memang sedang menjadi sorotan dunia.
"Semestinya Pak Mahfud menggunakan komunikasi politik sebagai pejabat publik dengan kalimat yang pantas. Misalnya, 'kami akan lihat dulu dan pelajari datanya benar atau salah', dan sejenisnya," ujar Zaenal saat dihubungi Gatra.com, Jumat (14/2).
Baca juga: Veronica Koman Beri Dokumen Papua, Mahfud MD: Sampah!
Menurut Zaenal, menggunakan kata 'sampah' juga memang tidak layak untuk seorang figur yang berlatar belakang hukum menyangkut dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peristiwa hukum.
Bagaimanapun juga, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan dari warga Negara apabila ada tindakan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur dan cenderung abuse of power.
"Apalagi saat ini Indonesia merupakan anggota Dewan Keamanan sekaligus anggota Dewan HAM PBB yang mestinya menjalankan prinsip-prinsip HAM dalam proses hukum terhadap warga negara yang ditahan dalam kasus yang berlatarbelakang politik seperti yang terjadi di Papua belakangan ini," pungkasnya Zaenal.
