Jakarta, Gatra.com - Langkah pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta dinilai belum efektif. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya warga yang berkerumun atau berkumpul di titik keramaian ibu kota. Padahal terbitnya PSBB untuk mencegah terjadinya perkumpulan orang dengan skala besar untuk menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino usai melakukan sidak ke daerah Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, pada Jumat (17/4). Mengenakan jaket ojek online, politikus 33 tahun itu menemukan banyak masyarakat yang berkerumun serta pegawai toko yang tidak mengikuti protokol.
“Ini PSBB yang dilakukan tidak maksimal. Sebab tidak ada pemantauan di lapangan yang dilakukan pemerintah melalui Satpol PP dan yang lainnya,” ujar Wibi. Saat sidak dirinya masih menemui banyaknya toko yang buka dan pegawainya tidak menggunakan masker. Hal tersebut menurutnya ironi di tengah keinginan pemerintah untuk mengakhiri pandemi corona.
“Kalau [toko] menjual kebutuhan sehari-hari prinsipnya boleh buka tapi harus tetap mengikuti protokol PSBB yakni pakai masker,” katanya kepada Gatra.com, Sabtu (18/4). Ia mengatakan konsekuensi dari bukanya toko adalah masuknya pegawai di hari kerja, hal ini yang dapat menimbulkan persoalan.
Selain itu menurutnya perlu dimonitor apakah masih ada pusat perbelanjaan yang buka selama PSBB berlangsung baik aktivitas penuh, maupun aktivitas sebagian. Pemerintah harus mengecek dan memberlakukan sanksi yang tegas kepada korporasi yang main-main. “Ya intinya pemerintah lewat satpol PP harus gencar melakukan pengawasan. Dan pemprov harus memanggil mall dan pusat perbelanjaan yang masih buka agar mengikuti anjuran PSBB”.
Menurutnya dalam ketentuan PSBB sudah diatur kantor atau perusahaan mana saja yang masih dibolehkan beroperasi, namun bukan berarti aktivitasnya tanpa batas. “Pemerintah Provinsi harus tegas. Dalam PSBB kan sudah diatur mana saja (kantor) yang masih boleh beroperasi,” ucapnya.
Wibi juga menyarankan agar angkutan penumpang seperti KRL dihentikan sementara untuk menekan penyebaran corona di wilayah publik. “Pendapat saya untuk angkutan penumpang harus disetop, tetapi untuk angkutan barang jangan. Sudah ada info ini mau dihentikan,” ujarnya.
Ia menuntut ketegasan pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI untuk lebih tegas menegakkan aturan PSBB untuk kepentingan masyarakat. “PSBB itu 14 hari, kalau kita enggak maksimal berarti bisa diperpanjang. Ini merugikan bagi masyarakat yang sudah diam di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Jangan karena segelintir orang merugikan orang lain yang sudah taat,” pungkasnya.
