Banyumas, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk menangani pencegahan dan penyebaran COVID-19. Saat ini, anggaran yang tersedia Rp53,8 miliar.
Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, tambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 diprediksi rampung dalam waktu dua bulan. Anggaran tersebut dipenuhi dari memangkas sejumlah kegiatan proyek tidak strategis.
"Untuk kebutuhan dua bulan, anggaran yang dibutuhkan di Kabupaten Banyumas untuk penanganan COVID-19, bisa mencapai Rp80 miliar lebih. Saat ini sudah ada anggaran sekitar 53,8 miliar. Jadi masih butuh tambahan sekitar Rp30 miliar lagi," kata Sadewo, Sabtu (18/4).
Menurut dia, Bupati Banyumas, Achmad Husein sudah menginstruksikan untuk memangkas proyek yang tidak strategis. Seluruh dana dialihkan untuk menangani pencegahan dan penyebaran COVID-19.
Anggaran yang dipangkas, kata dia, di antaranya anggaran bantuan bibit untuk petani, anggaran perjalanan dinas luar para pejabat mulai dari Bupati, Wakil Bupati hingga pejabat dibawahnya. Pemangkasan proyek tidak strategis diperkirakan dapat Rp28 miliar - Rp30 miliar.
Selain itu, beberapa anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk organisasi pemerintah daerah (OPD) atau dinas-dinas juga dibatalkan, kecuali DAK untuk pendidikan dan kesehatan.
"Tapi kalau pandemi COVID-19 ini ternyata lebih dari dua bulan, maka kekurangan anggaran akan semakin besar. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir," ujar Sadewo.
Dia mengakui kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medik masih kurang. Tetapi kekurangan tersebut optimistis bisa dipenuhi. Sebab kebutuhan APD, selain dipenuhi dari Pemkab Banyumas juga ada bantuan dari Provinsi Jateng dan berbagai stakeholder masyarakat.
Bupati Banyumas, Achmad Husein telah memesan 3 juta masker. Namun, masih ada kekurangan masker yang akan dipenuhi dengan cara membeli bahan lalu pembuatannya sebagian diserahkan ke pabrik garmen dan sebagian dikerjakan oleh UMKM yang ada di Banyumas.
Kabupaten Banyumas juga membutuhkan 7.000 alat rapid test. Untuk alat tersebut, Banyumas meminta 6.500 alat rapid test dan sudah mendapatkan bantuan 5.000 set.
"Peralatan rapid test tersebut merupakan bantuan dari pemerintah. Bantuannya berupa Pemkab Banyumas membeli ke PT RNI tapi hanya membayar harga pokoknya saja. Kalau di pasar harganya Rp256.000, kita beli lebih murah dengan harga Rp135.000 untuk tiap satu tes kit,"ujarnya.
