Sikap tak jujur masih saja terjadi demi mendapatkan sebuah sekolahan. Ribuan pendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 SMAN/SMKN di Jawa Tengah yang diduga menggunakan surat keterangan domisili asli tapi palsu (aspal), kini ramai-ramai menarik berkasnya. Sebuah kenyataan yang cukup memilukan.

Kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam dunia pendidikan. Kejujuran lah yang menjadi prioritas utama para pencari ilmu, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan bernar-benar terjamin dari sisi lahir maupun batin. Tak heran, jika presiden RI Joko Widodo terus menggaungkan pembangunan revolusi mental.

Sayangnya, pencabutan berkas tersebut tidak dimulai dari kesadaran pribadi. Mereka mencabut berkas, utamanya surat keterangan domisili (SKD) aspal ini menyusul adanya ancaman dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ganjar tidak akan segat untuk menyeret mereka yang menggunakan berkas aspal. ke ranah hukum.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tenah Jumeri mengatakan, jumlah pendaftar PPDB yang mencabut berkas SKD sebanyak 1.007 orang. “Sudah banyak yang mencabut berkas SKD yakni 1.007 pendaftar. Mereka mendaftar kembali menggunakan data yang benar,” katanya kepada Ganjar Pranowo yang melakukan sidak di Kantor Disdikbu Jateng, Rabu (24/6).

Mendapat laporan itu, Ganjat kemudian menelpon orang tua salah seorang calon siswa yang mencabut berkas SKD. Orang berinisial S membenarkan bahwa SKD yang digunakan adalah palsu.

Kepada Ganjar, orang tua tersebut menyatakan anaknya ingin sekolah di SMAN2 Pati, sedangkan rumah jauh dari sekolah tersebut. Untuk memperoleh SKD itu, menurut S meminta tolong kepala desa di sekolah yang akan dituju yang kebetulan masih saudara sendiri.

Setelah mendapat peringatan dari panitia PPDB sekolah dan membaca berita adanya ancaman proses hukum, S kemudian memutuskan mencabut berkas SKD anaknya.

Mendengar keterangan itu, Ganjar mengucapkan terimakasih kepada S yang telah menyadari kesalahan dan mencabut berkas SKD anaknya. “Maturnuwun panjenengan jujur (terimakasih anda sudah jujur) sangat luar biasa. Salam buat ananda ya,” kata Ganjar kepada S.

Orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Jateng ini menyatakan, setelah dirinya dan Kepala Disdikbud Jateng membuat statemen akan membawa keranah hukum yang menggunakan SKD aspal, membuat orang takut dan menarik SKD. “Terimakasih orang tua yang sudah mencabut SKD aspal, tapi yang belum saya peringatkan, ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain,” ujarnya

Kepada seluruh kepala SMAN/SMKN di Jateng, Ganjar meminta melakukan klarifikasi dan verifikasi data PPDB dengan teliti. Kalau ada data tidak benar agar langsung mencoret. “Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut SKD tidak benar dan mendaftar kembali,” kata Ganjar.

Kepala Disdikbud Jateng Jumeri, dalam kesempatan sama menyatakan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit, semisal di SMAN 1 Semarang ada 103 orang, di SMAN 2 Semarang ada 114, dan SMAN 3 Semarang ada 139 orang.

Sesuai permintaan Gubernur, lanjutnya semua pendaftar PPDB yang menggunakan SKD akan dicek dengan teliti untuk memastikan kebenarannya. “Telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan SKD dan juga sertifikat kejuaraan. Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan validitasi dan verifikasi,” ujar Jumeri.

Sebelumnya, ganjar mengancam akan membawa ke jalur hukum jika ada calon siswa dan orang tua siswa menggunakan skd asli tapi palsu pada PPDB 2020. Disdikbud Jateng juga mengerahkan semua guru di SMAN/SMKN melakukan validasi dan verifikasi SKD dan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota untuk memastikan kebenaran dan SKD.

Anggota komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zen Adv mengatakan, pemerintah harus lebih teliti dalam menggelar PPDB online. Jangan sampai tidak mengantisipasi masalah yang timbul sekecil apapun. Dia juga mengingatkan agar tidak kembali muncul masalah yang sama.

“Kemarin, masyarakat tidak bisa mengakses (daftar online) karena kuota verifikasi NIK jalur zonasi, prestasi, afirmasi sudah over. Kenapa dibatasi kuota 300 ribu saja, kan bisa lebih banyak,” katanya.

Muh Zen menegaskan bahwa nantinya panitia akan mengalami kerumitan saat menentukan prosentase empat jalur PPDB. Dia meminta prosentase yang telah ditetapkan agar jangan diubah-ubah. “Jangan diubah-ubah, agar masyarakat bisa tahu sejak awal. Harapannya, mereka bisa membuat perencanaan ke sekolah lain. Pindah ke SMK juga bisa,” terang anggota Fraksi PKB ini.

Tak hanya itu, Muh Zen menegaskan agar jalur afirmasi dari keluarga miskin sangat diperhatikan. Jika perlu, lanjutnya, ada jaminan kepada mereka bisa masuk sekolah negeri. Dia menekankan kepada panitia agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Jangan sampai, nantinya mereka yang tidak mampu malah tidak diterima.

“Kalau yang mampu, kan bisa bayar lebih mahal ke sekolah yang lainnya. Kalau yang tidak mampu, harapan kami mereka tetap bisa menyelesaikan sekolah. Hanya di sekolah negeri, yang ditanggung negara,” pungkas dia. Muh Slamet