Yogyakarta, Gatra.com – Sebagian warga Daerah Istimewa Yogyakarta sampai kini masih mengalami krisis air bersih terutama saat musim kemarau. Pemerintah pun memberi subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Subsidi berupa kredit lunak itu diharapkan bisa meningkatkan layanan PDAM. Dengan subsidi itu, PDAM dapat membuat atau memperluas jaringan pipa dan meningkatkan teknologi layanan air. Dengan begitu, wilayah yang selama ini krisis bisa menikmati air bersih.
Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Santoso Rohmad, mengatakan kredit lunak ini program khusus dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 60/PMK.08/2020 tahun 2020.
Peraturan itu memuat tata cara pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
“Dari pemerintah, ada subsidi bunga 5 persen. Bunga dari kami maksimal 8,4 persen, sebesar 5 persen di antaranya dibayar pemerintah, tinggal mereka bayar 3,4 persen. Artinya, kredit ini akan menjadi sangat lunak dengan jangka waktu 20 tahun,” kata Santoso di kantor BPD DIY, Rabu (5/8).
Santoso mengatakan, kredit lunak tersebut tergantung kemampuan tiap PDAM. “Kami melihat kemampuan keuangan masing-masing. Jadi bank teknis tetap kami perhitungkan, kecuali kalau dari pemda menjaminnya. Misal minta Rp25 miliar, ya kami berikan. Nanti angsurannya dari pengembangan yang lain,” kata dia.
Menurut Santoso, dana segar ini bisa untuk meningkatkan kapasitas produksi air minum, memperluas jaringan pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk Gunungkidul yang mengalami kekeringan, PDAM bisa membuat sumur-sumur bor di lokasi yang tidak terjangkau jaringan pipa PDAM. “Harapan kami, PDAM bisa melakukan lompatan lebih,” katanya.
Gunungkidul mengalami krisis air bersih setiap tahun. Kondisi ini dirasakan oleh ratusan ribu jiwa masyarakat setempat. Sebagai upaya antisipasi, pemerintah kabupaten menyalurkan bantuan air dari alokasi APBD sekitar Rp700 juta per tahun.
“Tahun ini untuk anggaran droping air bersih Rp740 juta. Anggaran untuk droping air bersih setiap tahun berbeda, tergantung dari lamanya musim kemarau,” kata Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edi Basuki.
