Mamuju.Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 di salah satu hotel di Mamuju, Senin (14/9).
"Yang kami plenokan hari ini, sebelumnya sudah diplenokan di tingkat PPS, kemudian PPK. Perubahan ini disampaikan ke KPU Kabupaten bahwa ini hasil dari pleno PPS. Namun setelah kami kroscek bersama PPK, ternyata juga masih banyak yang TMS, yang seharusnya tidak berhak lagi didaftar," kata Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang.
Dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang kemudian ditetapkan oleh KPU Mamuju menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), jumlah pemilih sebanyak 160.519 terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 81.342 dan perempuan sejumlah 79.177.
"Petugas PPDP dan Petugas di bawah kami ini sudah bekerja dengan baik, menverifikasi dengan baik data-data yang ada melalui proses coklit dan juga partisipasi masyarakat yang secara sadar melaporkan ketika ada pemilih yang TMS [tidak memenuhi syarat] sehingga inilah hasilnya," kata dia.
Sementara itu, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju pada pelaksanaan Pemilu 2019, berkurang dari DPS pilkada tahun 2020 sebanyak 6 ribu pemilih lebih. DPT 2019 sebanyak 167.237 terdiri dari 84.567 pemilih laki-laki dan perempuan 82.670. Sedangkan DPS pilkada per (14/9), sebanyak 160.519 terdiri dari 81.342 pemilih laki-laki dan perempuan 79.177.
"Jika kita melihat dan kita sandingkan dengan kejadian kemarin di Pileg, penurunan ini saya rasa masuk akal. Sebab, PPDP kami saat ini tegas, jika Anda belum ber KTP-el dan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, maka PPDP kami tidak akan memasukkan ke DPS," ujar Hamdan
Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, mengungkapkan, terkait berkurangnya data pemilih di DPS ini akan segera dikroscek ulang oleh pihak Bawaslu Mamuju.
"Dari hasil pengawasan teman-teman PPL dalam proses penyusunan DPHP ini ada data di beberapa kecamatan yang harus difaktualkan, seperti di Simboro yang ada sekitar 4 ribuan yang difaktualkan dan kecamatan-kecamatan lain. Sehingga setelah dilakukan hal tersebut didapati bahwa orangnya itu tidak ada," ungkap Rusdin
"Kami juga saat ini menunggu data dari KPU yang nantinya akan kami lakukan pencermatan dan analisis terkait dengan data itu," ujarnya.
