Home Hukum Polri Tak Gubris Temuannya, Komnas HAM: Laporan Kami Lengkap

Polri Tak Gubris Temuannya, Komnas HAM: Laporan Kami Lengkap

Jakarta, Gatra.com - Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, yakin bahwa temuan pihaknya dalam kasus rentetan penembakan di Intan Jaya, Papua, sudah sangat lengkap. Hal itu Taufan sampaikan saat menyerahkan laporan investigasinya ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pada Rabu (4/11).

"Dalam laporan kami, sudah sangat lengkap, detil peristiwanya, konstruksi masalahnya, dan terdapat tujuh buah butir rekomendasi," kata Taufan dalam keterangan resmi yang diterbitkan Kemenko Polhukam, Rabu (4/11).

Taufan melanjutkan, salah satu rekomendasi itu adalah soal penegakan hukum. Ia sepakat dengan pernyataan Mahfud MD bahwa penegakan hukum harus adil dan berpihak kepada korban serta keluarganya.

"Seperti yang dikatakan Pak Menko, (penegakan hukum) tanpa pandang bulu, harus akuntable dan meyakinkan seluruh masyarakat, terutama memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban," terang dia.

Temuan Komnas HAM sebelumnya justru tak digubris oleh Mabes Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, laporan Komnas HAM harusnya dikonfirmasi saja ke lembaga tersebut.

"Pertama yang jelas, kami tidak akan menanggapi terkait dengan temuan Komnas HAM. Silakan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Apalagi, mereka sudah menunjuk pelakunya," kata Awi dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Awi menambahkan, penyidik Polda Papua telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus meninggalnya Pendeta Yeremia Zanambani. Ada 24 saksi yang diperiksa. Awi juga menyebut pemeriksaan itu sudah disampaikan ke Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Ia lantas membeberkan upaya-upaya Polri dalam mengusut kasus tersebut. Penyidik disebut sudah melakukan koordinasi dengan kedokteran forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Ia menyatakan, rumah sakit tersebut siap membantu visum mau pun autopsi jenazah pendeta tersebut.

"Setelah ada rekomendasi dari TGPF, keluarga sudah mengizinkan untuk dilakukan autopsi. Tentunya, nanti ktia tunggu bagaimana tindak lanjutnya," jelas dia.

Awi juga menggambarkan sulitnya akses ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Hitadipa, Intan Jaya. Di tengah kesulitan itu, tim TGPF juga sempat terkena tembakan yang diduga berasal dari kelompok bersenjata.

Atas serangkaian usaha pihaknya dan TGPF itulah Polri enggan memberi komentar terhadap temuan Komnas HAM. Awi menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Ia bahkan menyayangkan Komnas HAM sudah menyebut pelaku penembakan.

"Untuk autopsi saja belum. Jadi nantikan pasti diselidiki, kalau nanti terjadi luka, lukanya di mana, akibat apa. Kalau memang itu akibat tembakan peluru, pelurunya jenis apa, dari senjata apa, semuanya akan diselidiki hal demikian. Apalagi kalau sudah menjurus menjustice pelakunya ini, di sana jauh sekali. Kita belum sampai ke sana. Kembali lagi kita masih mengumpulkan tentunya barang bukti dan alat-alat bukti untuk menuju ke sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Hitadipa, Pendeta Yeremia Zanambani tewas ditembak pada Sabtu sore, 19 September 2020 lalu di Intan Jaya, Papua. Komnas HAM menyebut Yeremia tewas karena diduga ditembak TNI.

"Diduga bahwa pelaku adalah saudara Alpius, Wakil Danramil Hitadipa, sebagaimana pengakuan langsung korban sebelum meninggal dunia kepada dua saksi dan pengakuan saksi-saksi lainnya yang melihat Alpius berada di sekitar TKP pada waktu kejadian, dan tiga atau empat anggota lainnya," ucap Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam konferensi pers daring, Senin (2/11).

Temuan Komnas HAM sebenarnya mirip dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan adanya dugaan aparat sebagai pelaku penembakan pemuka agama itu. Namun, Mahfud tak membeberkan detil identitas aparat atau pihak lainnya yang terlibat.

"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat," kata Mahfud, Rabu (21/10).

11777