Yogyakarta Gatra.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyumbang dana masing-masing Rp1 miliar kepada empat kabupaten di lereng Gunung Merapi untuk menangani pengungsi. Semua rencana antisipasi letusan Merapi dilakukan dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Hal ini disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo saat berkunjung ke Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, Kamis (19/11). Doni hadir bersama Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto.
"Kehadiran kami di DIY dan Jawa Tengah pasca-naiknya status Gunung Merapi untuk melakukan tugas dari Presiden. Kami memberikan sejumlah masukan kepada daerah, terutama soal penanganan pengungsi khususnya di masa pandemi Covid-19," kata Doni.
BNPB memprioritaskan penanganan pengungsi berbasis protokol kesehatan. Seluruh daerah terdampak diminta mengutamakan penanganan pengungsi dari kelompok rentan seperti manula, ibu hamil, balita, dan warga terpapar Covid-19.
Doni juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di empat kabupaten memastikan lokasi pengungsian aman dan nyaman, termasuk dalam aspek dukungan logistik, obat-obatan, dan air bersih. Keempat kabupaten itu adalah Sleman di DIY, juga Magelang, Boyolali, dan Klaten di Jateng.
"Berdasarkan informasi dari BPPTKG setiap hari, kami melakukan evaluasi. Sebagai dukungan, BNPB menyumbang masing-masing Rp1 miliar untuk satu kabupaten di DIY dan tiga di Jateng. Kami juga siapkan satu helikopter yang bisa digunakan untuk penanganan bencana Merapi," katanya.
Doni meminta semua pihak hanya percaya informasi soal Merapi dari BPPTKG sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengkaji data Merapi. Hal ini untuk menciptakan ketenangan di masyarakat terlebih di masa pandemi.
Adapun Bambang Wuryanto menyatakan Komisi VII DPR RI mendukung aturan dan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan peralatan pemantauan Gunung Merapi.
"Semua peralatan pemantau yang dimiliki BPPTKG adalah kelas satu, namun Merapi ini adalah gunung antik dan menjadi pembelajaran yang luar biasa," kata Bambang.
Agar BPPTKG mampu mendeteksi akivitas vulkanik secara efektif dan lengkap, Komisi VII DPR RI berjanji akan memenuhi anggaran penambahan peralatan. "Soal dana, suit-suit-suit, DPR pasti akan eksekusi," katanya.
Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menyatakan meski sejumlah peralatan sudah memadai, beberapa perangkat laboratorium masih perlu dilengkapi .
"Sebagai yang bertanggung jawab pada data dan informasi Gunung Merapi terkini, keberadaan alat penting agar tidak terjadi misinformasi yang menyebabkan masyarakat tidak tenang," katanya.
