Semarang, Gatra.com- Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah menyebutkan dari 1.000 usulan bantuan santunan bagi warga meninggal Covid-19 ke Kementerian Sosial yang telah cair hanya tujuh orang.

Kepala Dinsos Jawa Tengah (Jateng) Harso Susilo menyatakan, nilai santunan yang diterima ahli waris senilai Rp15 juta. Dananya dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Memang jauh sekali, dari 1.000 yang cair hanya tujuh orang. Kami sudah berkirim surat ke Kemensos menanyakan pencairan, jawabnya pada 2021 sudah tak ada anggaran lagi,” katanya, Jumat (21/2).

Lebih lanjut, Harso menjelaskan adanya bantuan untuk warga meninggal Covid-19 bermula pada Agustus 2020 ada Surat Edaran (SE) dan Kemensos Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tentang Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Ternyata SE tersebut sejatinya hanya untuk mendata warga meninggal dunia karena Covid-19, sebab data dari Dinas Kesehatan waktu itu tidak keluar.

“Jadi seolah-olah semua warga meninggal dunia mendapatan santunan, karena saat membaca SE itu bunyinya memang semua orang dapat dengan syarat tertentu. Ternyata intinya Kemensos hanya ingin mendata masyarakat siapa yang meninggal dunia karena Covid-19,” ujarnya.

Persyaratan yang harus dilampirkan oleh ahli waris orang yang meninggal dunia karena Covid-19 antara lain, fotokopi KTP dan KK dari ahli waris korban, fotokopi surat keterangan meninggal dari rumah sakit, fotokopi surat keterangan hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Puskesmas menyatakan positif Covid-19 atau rekam medis.

Menurut Harso dengan adanya persyaratan tersebut masyarakat mengharapkan bantuan tersebut. Tidak mengetahui kalau ternyata hanya didata saja. “Masyarakat didata sudah senang dan mengharapkan bantuan cair,” katanya.

Harso menambahkan yang mengusulkan bantuan santuan korban Covid-19 tidak hanya Jateng, tapi juga provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan lainnya.

“Kominfarmasi terakhir dari Kemensos yang mengajukan usulan bantuan santunan sebanyak 5.000 orang se-Indonesia yang cair ratusan, karena tak ada anggaran pada 2021 dihentikan. Sebab tujuannya hanya mendata saja,” ujarnya.