Banyumas, Gatra.com – Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) Fakultas Kedokteran Unsoed, dr.Yudhi Wibowo,M.PH. menyatakan larangan bepergian atau mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah tidak efektif mencegah mobilitas penduduk dan peningkatan kasus Covid-19 maupun kematian akibat Covid-19.
Faktanya, kata dia, sejak diterapkan sejak awal pandemi Covid-19, kebijakan tersebut tak mampu meredam lonjakan mobilitas penduduk dan naiknya kasus positif maupun kematian karena Covid-19. Bahkan, ia menyebut kebijakan ini hanya formalitas belaka.
“Larangan bepergian atau mudik yang telah diputuskan oleh pemerintah saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta di lapangan bahwa larangan ini sudah diterapkan sejak awal pandemi Covid-19, akan tetapi kenyataan di lapangan terjadi lonjakan mobilitas penduduk dan lonjakan kasus maupun kematian karena Covid-19,” katanya.
Menurut dia, larangan mudik atau bepergian baru-baru ini diberlakukan pun tak efektif. Selama libur panjang tanggal 1-4 April 2021 trend mobility meningkat sejak tanggal 1-3 April yaitu untuk driving meningkat dari dari 24 persen, 40 persen & 48 persen, serta walking meningkat dari -13 persen, -2 persen & dan bahkan meningkat +6 persen dari baseline (data awal pandemi).
“Berdasarkan data tren mobility dari Aplle, terjadi kenaikan mobilitas penduduk selama libur panjang tanggal 1-4 April 2021,” ucapnya.
Ada berbagai penyebab kenapa larangan mudik dan bepergian tak efektif. Kata dia, harusnya larangan tersebut bersifat terpadu, terkoordinasi dan komprehensif secara nasional serta terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Itu termasuk kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang sudah diberlakukan lebih dulu.
“Sementara saat ini masih berlangsung penerapan PPKM Mikro, sangat jelas bagaimana seharusnya PPKM Mikro diimplementasikan di lapangan, salah satu hal penting adalah esensi membatasi pergerakan penduduk dan penguatan 3T pada skala mikro. Jadi upaya membatasi pergerakan penduduk seharusnya sudah tercakup dalam kebijakan PPKM Mikro,” ujarnya.
Yudhi mengemukakan, berbagai kebijakan juga terkesan ambigu dan terkesan membingungkan. Contohnya, polemik ‘mudik’ dengan ‘pulang kampung’, saat awal muncul pernyataan yang berbeda terkait keputusan larangan mudik tahun 2021 antar-menteri, hal ini tentunya dapat membuat bingung masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dia menambahkan, kebijakan juga kerap bersifat mendadak contohnya SE Menpan RB Nomor 7 tahun 2021 dikeluarkan mendekati hari H, sehingga kurang tersosialisasi dengan baik. Tak Kalah penting, kebijakan larangan bepergian tidak diikuti ketentuan teknis dan implementasi yang konsisten dan tegas di lapangan. Ada kesan pembiaran meskipun jelas sekali bahwa terjadi lonjakan mobilitas penduduk selama waktu larangan tersebut.
“Tampak bahwa larangan bepergian/mudik selama pandemi Covid-19 tidak efektif sama sekali. Kebijakan larangan tersebut hanya terkesan formalitas semata. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam merumuskan kebijakan yaitu harus terpadu,” ungkapnya.
