Jakarta, Gatra.com – Peserta Ujian Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memprotes ketentuan harus melakukan rapid test secara mandiri.

Pasalnya, banyak peserta merasa kesulitan jika harus melakukan rapid test karena harganya dianggap mahal. Hal tersebut memicu peserta ujian masuk PTN memulai petisi di laman Change.org agar pemerintah dapat menanggung biaya rapid test tersebut.

"Untuk bayar biaya pendaftarannya aja sebetulnya banyak yang kesulitan. Ini malah harus ditambah biaya rapid test. Kami bukannya menolak melakukan tes rapid, namun tidak semua keluarga mampu membayar tambahan biaya Rp150-250 ribu tersebut," tulis Yeni Dwi, seorang siswa kelas 12 sebagai inisiator petisi.

Oleh karena itu, Yeni berharap pemerintah lebih berpihak kepada peserta ujian. Ia mengkhawatirkan jika rapid test secara mandiri tetap berlaku, akan banyak mengubur mimpi peserta untuk dapat kuliah. 

"Pendidikan tinggi adalah hak semua orang. Jangan sampai, hanya karena kita gak mampu membayar rapid test Covid-19, hak kami untuk mendapatkan pendidikan tinggi harus raib," ujar Yeni di dalam petisi.

Senada dengan Yeni, Christoper Hutabarat menilai petisi ini sangat penting. Menurutnya, UTBK merupakan jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik. 

"Ini bukan bicara hanya tentang biaya, tapi ini menyangkut kehidupan dan masa depan mereka kelak," ucap Christoper.

Petisi kini telah didukung lebih dari 13.000 orang. Kebanyakan pendukung petisi memiliki alasan yang sama, yaitu merasa keberatan karena diharuskan membayar biaya tambahan untuk tes rapid secara mandiri.