Karanganyar, Gatra.com- Ratusan warga Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Jateng memprotes tindakan abai lingkungan yang dilakukan investor di area kebun teh. Mereka berunjuk rasa di depan kantor bupati untuk mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi kebun teh Kemuning yang dinilai ngawur.
“Eksploitasi kebun teh terus menerus terjadi secara masif. Bangunan yang berdiri di lahan kebun teh saat ini antara lain berupa bangunan fasilitas wisata, lahan parkir, rest area, resto, jalan wisata, dan bangunan lainnya. Akibat pembukaan lahan tersebut, dampak yang sudah dirasakan oleh warga antara lain berupa banjir, erosi dan sedimentasi, keruhnya air yang dikonsumsi warga, dan menurunnya debit sumber mata air. Jika eksploitasi lahan kebun teh Kemuning tidak segera dihentikan, bukan tidak mungkin akan menyebabkan dampak lingkungan yang lebih besar lagi,” kata Koordinator Aksi Forum Masyarakat Terdampak Perusakan Kebun Teh Kemuning, Wiryawan, Kamis (7/3).
Aktivitas pembukaan lahan kebun teh sudah berkali-kali ditolak warga, baik melalui koordinasi maupun mediasi di tingkat desa maupun kecamatan. Namun sampai saat ini pencabutan tanaman teh dan pembangunan masih terus berjalan bahkan semakin meluas.
“Karena upaya koordinasi dan mediasi tidak membuahkan hasil, warga menjadi semakin resah sehingga menempuh jalur demonstrasi aksi damai,” lanjutnya.
Mereka membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan seperti hentikan kejahatan di Kemuning, stop ekploitasi di Kemuning dan lainnya. Dalam aksinya di depan kantor bupati ini mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian setempat. Pengamanan dilakukan oleh aparat dengan menutup pintu gerbang kantor bupati.
Lebih lanjut dikatakan, akibat pembukaan lahan tersebut, dampak yang sudah dirasakan oleh warga antara lain berupa banjir, erosi dan sedimentasi, keruhnya air yang dikonsumsi warga, dan menurunnya debit sumber mata air. Para pengunjuk rasa menuntut penghentikan aktivitas perusakan dan eksploitasi kebun teh di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, mengembalikan fungsi perkebunan teh yang telah rusak dengan melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali, membentuk komite penyelamatan kebun teh untuk mengawal pemulihan ekosistem kebun teh, menutup jalan wisata Margo Lawu yang berada di tengah kebun teh karena menjadi akses utama aktivitas pembukaan lahan perkebunan teh, menuntut pencabutan hak guna usaha (HGU) perkebunan teh yang dipegang pengelola, menuntut perusahaan pengelola perkebunan teh memenuhi semua hak karyawan PT Rumpun Sari Kemuning (RSK) yang telah di PHK.
“Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, warga akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah masa yang lebih banyak,” katanya.
Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi mengakui tak semua pembangunan resort di Kemuning oleh investor terpantau pemerintah daerah. Sampai sekarang pun Pemda Karanganyar gamang melangkah.
“Kebun teh itu milik Kodam IV Diponegoro. Dimana, PT RSK selaku pemenang HGU. Kita masih mencari dimana sebenarnya letak kewenangan Pemda, karena hak penuh di PT RSK,” katanya.
Usai didemo, timnya kemudian mengecek kondisi riil kerusakan lingkungan akibat eksploitasi kebun teh. Timotius juga bakal memanggil PT RSK untuk dimintai keterangan.
