Jakarta, Gatra.com – Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG) Myanmar, yang mencakup anggota parlemen yang digulingkan oleh kudeta militer, telah mengatakan kepada blok regional Asia Tenggara, ASEAN, bahwa mereka tak akan melakukan pembicaraan, hingga junta membebaskan semua tahanan politik.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang beranggotakan 10 negara, telah mencoba menemukan jalan keluar untuk Myanmar dari krisis berdarah yang dipicu oleh kudeta 1 Februari 2021 lalu. Mereka pun juga telah menyerukan agar junta militer mengakhiri kekerasan serta melakukan pembicaraan antara semua pihak terkait, sebagaimana dilansir dari kantor berita Reuters pada Rabu, (28/4).
Akan tetapi, junta telah menolak untuk menerima proposal guna menyelesaikan krisis yang muncul dari ASEAN Leaders Meeting akhir pekan lalu. Di mana, dihadiri oleh Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, namun anehnya ASEAN tak mengundang satupun dari pihak NUG.
Di sisi lain, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pro-demokrasi, yang dibentuk bulan ini oleh penentang militer, mengatakan ASEAN harus terlibat dengannya sebagai perwakilan rakyat yang sah.
“Sebelum dialog konstruktif dapat dilakukan, bagaimanapun harus ada pembebasan tanpa syarat dari tahanan politik, termasuk Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, “kata Perdana Menteri NUG Mahn Winn Khaing Thann, dalam sebuah pernyataan.
Win Myint dan Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta, yang diluncurkan militer saat pemerintah Suu Kyi tengah mempersiapkan masa jabatan kedua, usai menyapu habis pemilu pada November lalu.
Sedangkan, militer Myanmar mengatakan harus merebut kekuasaan karena keluhan kecurangan dalam pemilu tidak ditangani oleh komisi pemilu yang menganggap pemilu tersebut adil.
Di samping itu, aksi unjuk rasa pro-demokrasi telah terjadi di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri sejak kudeta. Sebuah kelompok aktivis mengungkapkan, militer sudah menindak dengan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa, hingga menewaskan lebih dari 750 orang.
Bahkan, kantor berita Reuters tak dapat mengkonfirmasi korban karena junta telah mengekang kebebasan media serta jurnalis, termasuk di antaranya banyak orang yang telah ditahan.
