Kupang, Gatra.com - Sebuah video yang viral di dunia maya berdurasi 3 menit yang berisi Bupati Alor, NTT Amon Djobo memarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mengusir staf Kemensos di rumah jabatan Bupati Alor.
Kemarahan Bupati Amon itu karena bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian tersebut malah diurus DPRD Alor bukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Amon pun lantas mengusir tiga staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.
Saking marahnya Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia. Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.
Kepada Gatra.com lewat sambungan telepon, Amon Djobo membenarkan memarahi Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan mengusir staf Kemensos untuk segera meninggalkan Kabupaten Alor.
"Benar saya memarahi Menteri Risma dan mengusir stafnya seperti dalam video tersebut. Waktunya saya tidak ingat persis. Saya marah soal bantuan PHK kepada masyarakat yang terdampak bencana. Tidak dikasih ke Pemkab untuk menyalurkan tetapi diberikan kepada anggota DPRD dari Parpol tertentu untuk menyalurkan. Setelah itu datang lapor saya ,” kata Amon Djobo.
Bantuan PHK itu sebut Amon diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.
“Ini staf Pemerintah, Pejabat dari Kementrian Sosial. Harusnya memberikan kepada pemerintah Alor untuk menyalurkan. Tetapi diberikan kepada Parpol tertentu untuk menyalurkan. Kalau mereka itu pengurus Partai saya tidak persoalkan. Tetapi ini aparatur sipil Negara dari Kementrian Sosial. wajar saya marah ,” tegas Amon Djobo.
Lebih lanjut Amon mengatakan akan segera menyurati Preside melaporkan kasus kepada Prsiden. “Saya akan segera bersurat ke Presiden melaporkan kronologis kasus ini,” katanya.
Soal beredarnya video itu ke medsos, Amon menegaskan tidak akan pusing. Karena apa yang disampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
“Saya tidak persoalkan beredarnya video tersebut. Karena memang isinya sesuai fakta. Siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab,” kata Amon.
