Sarolangun, Gatra.com- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan rerata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat saat ini belum bisa melakukan pencairan atau GU (Ganti Uang).
"Ada yang tersangkut SPD (surat pencairan dana) di triwulan kedua yang belum rampung atau belum terbit, karena ini sistemnya ada masalah di aplikasi," kata kepala bidang (Kabid) Pembendaharaan BPKAD Sarolangun, Muhammad Subhan kepada Gatra.com, Senin (21/6).
Muhammad Subhan mengatakan, SPD triwulan dua yang belum terbit ini bermula pada aplikasi yang sekarang mereka jalankan, aplikasi pendamping dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIMPD) Masalahnya dari pusat ke Sistem Informasi Daerah (SIMDA). "Kita belum mumpuni untuk hal itu, yaitu dari SIPD ke SIMDA, jadi kita jalankan dua aplikasi," ujarnya.
Ia menyebut, SIPD itu karena perintah pemerintah pusat tidak bisa mereka jalankan, cuma sangat di sayangkan aplikasi SIPD ini bermasalah. Jadi, mereka putuskan untuk menggunakan aplikasi SIMDA. "Dan aplikasi SIMDA ini kita baru mulai di bulan dua (Februari) dan bulan tiga (Maret) kemarin. Jadi, baru dan banyak dalam aplikasi ini yang harus dikerjakan," katany.
Salah satunya, kata Subhan soal entrian dari OPD masing-masing ke dalam aplikasi dari yang Januari kemarin yang sudah mereka cairkan manual di input ulang ke dalam aplikasi. "Nah, kendala-kendala mulai timbul. Mulai dari bagian perencanaan mungkin di bidang anggaran kami BPKAD, ada kendala selisih atau apa la," katanya.
Begitu pun di bidangnya penata usahaan ada selisih, bermacam-macam kendala dan kendala-kendala inilah yang membuat lambatnya SPD triwulan kedua ini keluar. "Kita juga butuh kerjasama, baik dari OPD terkait dan kami disini. Kami disini menunggu OPD, OPD juga harus lebih giat untuk datang kesini bertanya," kata Subhan.
Ia menjelaskan, dalam artian apabila ini terkendala apa solusinya, pihaknya disini pun siap. Intinya mereka membutuhkan kerjasama, karena memulai sesuatu yang baru. Menurut Subhan, sama-sama memulai dari awal ini maklumlah banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Artinya ini soal aplikasi, kemarin-kemarin katanya kan sempat manual.
Nah, manual inikan kata Subhan resikonya besar. Dalam artian selisih angka, selisih anggaran dan selisih pencairan. Jadi, kita tidak bisa lama-lama dengan manual. "Maka kita pakai aplikasi SIMDA pendamping, sekarang inilah kendalanya. Tapi, insyaallah sekarang lagi kerja keras kawan-kawan bidang anggaran untuk perencanaannya dan kami juga penata usahaan di bidang pembendaharaan juga kerja keras dengan OPD, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa pencairan," kata Muhammad Subhan lagi.
