Jakarta, Gatra.com- Jika dilihat dari 7 Provinsi Jawa-Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, perkembangan selama 7 hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi atau kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah. 

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, via Zoom dalam konferensi pers secara daring, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB Indonesia dan Lawan Covid19 ID pada Kamis, (22/7).

Untuk diketahui, ketujuh provinsi yang melaksanakan PPKM Darurat adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Bali.

Wiku mengatakan, kasus positif virus corona selama 7 hari terakhir, telah menunjukkan tren penurunan pada hampir seluruh provinsi, kecuali Provinsi Bali. "Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga 3 hari terakhir," ungkapnya.

Selain itu kata Wiku, 5 dari 7 provinsi ini menunjukkan adanya tren peningkatan angka kesembuhan. Kecuali, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. "Kedua provinsi ini masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan," tuturnya.

Meski begitu, Wiku menyebut ada hal yang masih menjadi tantangan, yaitu angka kematian. Di mana, angka kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta. "DKI Jakarta per kemaren, menunjukkan penurunan yang signifikan dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari," ujarnya.

Wiku pun mengatakan jika dilihat dari Bed Occupancy Ratio (BOR) atau keterisian tempat tidur, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan, kecuali Bali. "Bali sama seperti kasus positifnya, BOR-nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama 7 hari terakhir," terangnya.

Di samping itu, tutur Wiku, kepatuhan protokol kesehatan atau prokes serta cakupan kinerja posko juga menjadi modal penting dalam kesiapan daerah untuk menghadapi pembukaan bertahap. Kepatuhan memakai masker di tingkat desa atau kelurahan sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan persentase desa/kelurahan yang tidak patuh sudah di bawah 30 persen pada 7 provinsi tersebut.

"Namun sayangnya, untuk kepatuhan menjaga jarak, masih menjadi kendala di banyak desa/kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten. Tiga provinsi ini lebih dari 30 persen desa/kelurahannya tidak patuh menjaga jarak," sambungnya.

"Selain itu, jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sayangnya sebagian besar provinsi, kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten," imbuh Wiku.

Ia pun menjelaskan, dalam menilai kesiapan daerah untuk pembukaan bertahap, itu perlu melihat perkembangan kasus positif COVID-19, kesembuhan dan kematian serta BOR. Selain itu, jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh terhadap prokes dan cakupan posko di wilayah tersebut, yang melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan.