Brasilia, Gatra.com – Organisasi Human Rights Watch (HRW) mengidentifikasi terdapat 176 akun media sosial yang diblokir oleh Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Ratusan akun tersebut diketahui milik jurnalis, anggota kongres, dan influencer media sosial yang memiliki lebih dari satu juta follower.
Direktur HRW Brasil, Maria Laura Canineu mengatakan pemblokiran itu terjadi lantaran kritik yang mereka lontarkan. Menurutnya, aksi Bolsonaro ini melanggar hak kebebasan berbicara dan akses informasi.
“Dia mencoba untuk membersihkan akun media sosialnya dari orang-orang dan institusi yang tidak setuju dengannya, serta mengubahnya menjadi ruang di mana hanya tepuk tangan yang diperbolehkan,” kata Maria seperti dilansir Reuters, Kamis (19/8).
Pada April dan Juni, HRW Brasil juga melakukan survei sederhana di Twitter, Facebook, dan Instagram. Survei ini menanyakan kepada pengguna ‘apakah Bolsonaro telah memblokir mereka’.
Hasil menunjukkan lebih dari 400 pengguna mengatakan iya, sebagian besar di Twitter. Sebanyak 176 di antaranya turut menyertakan tangkapan layar (screenshoot) yang memperlihatkan nama pengguna mereka.
“Mayoritas mengatakan mereka diblokir setelah menerbitkan komentar yang mengkritik pemerintah. Pengikut yang diblokir termasuk akun Amnesty International Brazil, Reporters without Borders, dan Human Rights Watch,” tutur Maria.
Maria menambahkan, orang yang diblokir tidak dapat lagi mengomentari unggahan Bolsonaro. Hal itu jelas mencegah mereka berpartisipasi dalam debat publik dan menghentikan wartawan mengajukan pertanyaan, sehingga melanggar kebebasan pers.
Kantor pers kepresidenan tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Media sosial telah menjadi sarana komunikasi publik utama bagi Bolsonaro. Selain itu, juga membantunya memenangkan jabatan pada 2018 dan berinteraksi dengan para pendukung. Dia memiliki 6,9 juta pengikut di Twitter, 14,2 juta di Facebook, dan 18,6 juta di Instagram.
Sebagai presiden, Bolsonaro menggunakan media sosial untuk membuat pengumuman resmi, mengomentari urusan luar negeri, dan menyerang lawan-lawannya.
Sementara itu, dalam kasus yang melibatkan mantan Presiden AS Donald Trump, pengadilan AS memutuskan pada 2019 bahwa seorang pejabat publik tidak boleh memblokir orang dari akun medsos yang digunakan untuk kepentingan resmi, hanya karena mereka mengungkapkan pandangan yang tidak disetujui oleh pejabat tersebut.
