Jakarta, Gatra.com – Pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitorus, berpandangan bahwa kemungkinan besar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, merupakan sosok yang akan ditunjuk sebagai Panglima TNI.

Fernando berpendapat kemungkinan besar Yudo akan diangkat menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan purna tugas pada November mendatang. Penggantiannya kemungkinan sepaket dengan reshuffle kabinet.

Namun pelantikannya, lanjut Direktur Rumah Politik (RoI) Indonesia ini dalam pernyataan pada Rabu (15/9), kemungkinan tidak dilakukan berbarengan dengan pelantikan menteri hasil reshuffle. Pasalnya, uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI tersebut saat ini belum dimulai di DPR.

Fernando berpandangan bahwa Yudo akan dipilih untuk menggantikan Hadi karena menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) patuh pada undang-undang, khususnya Undang-Undang TNI.

"Berdasarkan UU TNI, kali ini matra AL berkesempatan mengisi posisi Panglima TNI. Selain itu, Presiden Jokowi juga berkepentingan untuk menjaga soliditas dukungan TNI," katanya.

"Selain itu, Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," ujarnya.

Sementara itu, sosok Jenderal Andika Perkasa yang disebut-sebut sebagai salah satu kadidat, menurut Fernando, juga sangat memahami dan mematuhi UU akan menerimanya. Ia memprediksi bahwa Andika akan menjadi kepala BIN menggantikan Budi Gunawan yang akan digeser menjadi menteri koordinator (menko).

Menurutnya, Jokowi memilih Yudo karena pemerintahannya yang menghadapi banyak tantangan, sangat memerlukan dukungan yang solid dari TNI. Terlebih, Jokowi juga tentunya sudah memiliki rekam jejak Yudo secara utuh sejak diajukan oleh Panglima TNI menjadi KSAL.

"Jadi Presiden Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk memilih Yudo sebagai prajurit yang loyal terhadap pemerintah dan negara," katanya.

Berasal dari matra AL, Fernando menilai Yudo sangat memahami bagaimana mengamankan perbatasan negara, khususnya laut yang kerap dijadikan sebagai jalan masuk kejahatan, termasuk kapal asing secara ilegal.

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, A.Tholabi Kharlie, mengatakan, pada prinsipnya semua matra di TNI memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Panglima TNI. Pasal 13 Ayat 4 UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan, "Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan".

Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan pesan bahwa pengisian jabatan tersebut dapat dilakukan secara bergiliran dari semua matra di TNI. "Namun hal tersebut bukanlah sebuah keharusan, karena ada kata 'dapat' yang berarti bisa bergantian atau tidak," katanya.

Hanya saja, sambung Tholabi, praktik selama di era reformasi ini, jabatan Panglima TNI yang dilakukan secara bergiliran telah menjadi konvensi ketatananegaraan dan konvensi itu memiliki makna yang baik, yakni memberi peran yang sama di semua matra yang terdapat di TNI. Oleh karena itu semua matra TNI memiliki kesempatan yang sama.