Jakarta, Gatra.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut memiliki sejumlah strategi untuk membangun kelistrikan tanah air. Strategi kesatu ialah dengan menarik investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menuturkan pemerintah telah merevisi peraturan guna menyederhanakan proses pengadaan dan membuat skema bisnis menjadi lebih terbuka.
“Upaya kedua yaitu mengembangkan smart grid serta mempromosikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap secara masif. Sehingga, perlu peraturan baru agar pengembangan EBT lebih menarik,” ungkap Rida dalam keterangannya, Jumat (17/9).
Rida menambahkan, strategi ketiga adalah mendorong program renewable energy-based economic development (REBED) dan renewable energy-based industry development (REBID).
REBED merupakan program penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Adapun REBID adalah pengembangan potensi EBT yang terintegrasi dengan pengembangan industri.
“Pada daerah yang punya potensi EBT besar seperti di Kalimantan Utara, pengembangan EBT untuk sektor industri akan lebih kompetitif dan menarik. Dengan demikian, industri akan mendapatkan listrik yang lebih terjangkau,” imbuhnya.
Keempat, pemerintah juga berupaya melakukan konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan (dedieselisasi). Karena itu, pemerintah merevisi grid code untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan (grid).
“Semua penyedia kelistrikan, baik PT PLN (Persero) maupun pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer atau IPP), harus mengikuti grid code yang baru,” tegas Rida.
Kelima, mengembangkan teknologi smart grid. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mengurangi susut (losses) dalam jaringan transisi maupun distribusi.
Keenam, menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 menjadi lebih ‘hijau’. Porsi EBT dalam draft RUPTL tersebut meningkat dibandingkan RUPTL 2019-2018 yang masih di kisaran 30%.
“Untuk mencapai bauran EBT sebesar 23% pada 2025, pemerintah memprioritaskan pembangkit EBT yang paling murah. Selain itu, juga meningkatkan pengembangan PLTS karena harganya yang cenderung menurun,” jelasnya.
