New York, Gatra.com - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menginformasikan bahwa Afghanistan tidak akan mengirimkan perwakilannya untuk berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.
Sebelumnya, Duta Besar Afghanistan untuk PBB telah mengundurkan diri pada Ahad (26/07) malam untuk memberikan pidato kepada para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB. Ghulam Isaczai, yang mewakili pemerintahan presiden Ashraf Ghani yang digulingkan bulan lalu, berencana menyampaikan pidato menentang Taliban dengan pidato namun namanya dihapus dari daftar pembicara.
“Negara itu menarik keikutsertaanya dalam debat umum PBB,” ujar juru bicara presiden Majelis Umum PBB, Monica Grayley.
Langkah itu dilakukan di tengah persaingan klaim untuk mengambil alih kursi Afghanistan di PBB usai Taliban merebut kekuasaan pada bulan lalu.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi meminta untuk berpidato di pertemuan para pemimpin dunia di PBB dan mengusulkan juru bicara Suhail Shaheen sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.
Sebelumnya, pada tanggal 20 September lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menerima surat yang ditandatangani oleh Muttaqi, yang mengatakan bahwa Presiden Ghani telah digulingkan dan negara-negara di seluruh dunia tidak lagi mengakui Ghani sebagai presiden. Oleh karena itu, Isaczai tidak lagi mewakili Afghanistan, tambah Muttaqi dalam surat itu.
Selama pemerintahan Taliban antara tahun 1996 dan 2001, PBB telah menolak untuk mengakui pemerintahnya. Sebaliknya, kala itu PBB memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani.
Taliban telah menyampaikan keinginannya terkait pengakuan internasional dan bantuan keuangan guna membangun kembali negara yang telah lama dilanda perang itu. Hanya saja susunan pemerintahan baru Taliban telah menimbulkan dilema bagi PBB. Pasalnya sejumlah menteri sementara Taliban berada dalam daftar hitam PBB terkait dugaan aksi teroris dan penyandang dana terorisme internasional.
Taliban menuduh AS telah melanggar Perjanjian Doha tahun 2020 lalu, di mana terdapat kesepakatan agar para pemimpin Taliba dikeluarkan dari daftar hitam tersebut.
