Bantul, Gatra.com - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah dengan tegas kedatangan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Yudo Margono saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI ke XIV terkait suksesi pergantian Panglima TNI.
"Kedatangan KASAL lebih pada membuka ruang dialog. Ada hal-hal substasial dan kritik tentang isu-isu kemaritiman yang kemarin sudah tersampaikan," kata Koordinator Pusat BEM SI Wahyu Suryono Pratama kepada Gatra.com di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu malam (29/9).
Bagi Wahyu, kedatangan KASAL pada Senin (27/9) sama sekali tidak terkait dengan isu suksesi pergantian Panglima TNI. KASAL Yudo selama ini disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Panglima TNI.
Menurut Wahyu, KASAL secara khusus diundang karena isu kemaritiman yang turut dibahas dan dievaluasi dalam rakernas ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita tentang Poros Kemaritiman.
"Ternyata berbagai permasalahan kemaritiman punya sorotan yang cukup tinggi. Namun sayangnya antensi publik tidak mengarah ke sana," jelasnya.
Berdasarkan kajian isu kemaritiman yang dikoordinatori BEM Universitas Bangka Belitung, permasalahan di bidang kemaritiman ternyata mendapat banyak sorotan, seperti kriminalisasi atas nelayan.
"Selain itu, banyak ruang timah ilegal yang diambil. Kita sampaikan kritik di situ dan diterima KASAL," lanjutnya.
Pembukaan Rakernas BEM SI juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi pembicara secara daring. Wahyu mengatakan hal itu juga tak terkait pemilihan presiden 2024. Menurutnya, kehadiran Anies murni sebaga pemberi inspirasi.
Dengan semakin dekatnya tahun politik, Wahyu mengatakan hal itu menjadi urusan pribadi. BEM SI secara internal akan fokus menyolidkan gerakan. Demikian pula soal perpecahan BEM SI, Wahyu mengatakan pihaknya akan membangun komunikasi.
"Entah nantinya tetap dualisme atau merujuk pada islah. Itu yang nanti kita komunikasikan," ucapnya.
Soal kemungkinan BEM SI akan menjadi alat politik, Wahyu mengatakan jika selama kajian dan data bisa dipertanggungjawabkan, pihaknya tidak takut atau ragu untuk mengkritik pemerintah.
Menurutnya, siapapun pihak yang maju di ajang politik nasional dan dia menjadi pejabat publik hingga membuat kebijakan tidak pro rakyat akan dikritik oleh BEM SI. "Kritikan menjadi senjata yang harus kita sampaikan," tegasnya.
