Jakarta, Gatra.com - Lembaga survei SMRC baru saja merilis temuan survei opini publik nasional bertajuk “Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi” pada Selasa, (19/10). Salah satu temuannya adalah bahwa hanya kurang dari setengah jumlah responden menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah baik.

“Kita mencatat ada 44,8% warga yang menilai kondisi penegakan hukum kita baik atau sangat baik,” ujar Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas.

Dari sejumlah 44,8% tersebut, sebanyak 56,9% responden menyatakan baik dan sebanyak 4,4% menyatakan sangat baik.

“Hanya 24,8% yang memilih kondisi penegakan hukum kita buruk atau sangat buruk, dan 27,2% di antaranya menilai sedang-sedang saja,” imbuh Sirojuddin.

Dari sebanyak 24,8% responden yang menilai buruk, 10,4% responden menilai buruk dan sebanyak 1,4% responden menilai sangat buruk. Sementara yang menjawab tidak tahu adalah sebanyak 2,7%.

Sirojuddin mencatat bahwa temuan ini menunjukkan bahwa tren kondisi penegakan hukum di Indonesia mengalami tren yang memburuk sejak dua tahun lalu. Pada survei SMRC di September 2019, terdapat sebanyak 15,1% responden yang menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk.

Dua tahun setelahnya, jumlahnya membengkak menjadi 24,8%. Dengan demikian, peningkatannya adalah kurang lebih sebesar 9%. Itulah mengapa Sirojuddin mengatakan bahwa kondisinya memang cenderung memburuk dari dua tahun lalu.

“Jadi, sentimen publiknya dalam dua tahun ini cenderung menjadi negatif,” ujar Sirojuddin.

Survei SMRC ini dilakukan dalam rentang waktu 15-21 September 2021 dengan metode wawancara tatap muka. Responden dipilih secara random (multistage random sampling) dan berjumlah 1.220 responden.

Akan tetapi, SMRC menyatakan bahwa jumlah responden yang diwawancara secara valid hanya berjumlah 981 responden atau sekitar 80% dari total responden yang dipilih.

Margin of error dari survei ini adalah kurang lebih 3,19%. Sementara tingkat kepercayaannya adalah 95%.