Yerusalem, Gatra.com – Israel menanggapi rencana pemerintahan Joe Biden yang akan membuka kembali Konsulat Amerika Serikat (AS) untuk Palestina di Yerusalem. Otoritas Israel menyarankan agar AS membangun kantor diplomatik tersebut di wilayah Tepi Barat, tidak di Yerusalem.
Seperti diketahui, pada tahun 2018 lalu di bawah Presiden Donald Trump, AS membuat langkah yang menyulut kemarahan rakyat Palestina dengan keputusan menutup konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem dan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Rakyat Palestina sejak lama menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Langkah di era Trump yang memindahkan kedutaan AS untuk Israel ke Yerusalem itu dinilai telah merusak aspirasi rakyat Palestina.
Kali ini di bawah kepemimpinan Biden, AS berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina. Pemerintahan Biden mengatakan akan membuka kembali konsulat, meskipun belum memberikan tanggal pastinya.
"Posisi saya, dan itu telah saya utarakan kepada Amerika. Saya menekankan bahwa tidak akan ada tempat bagi konsulat AS yang melayani Palestina di Yerusalem. Kami menyuarakan pendapat kami secara konsisten, diam-diam, tanpa drama," ujar Perdana Menteri Naftali Bennett dilansir dari Reuters, Ahad (7/11).
Menteri Luar Negeri Yair Lapid yang berdiri di sebelah Bennett, mengusulkan agar pembukaan kembali konsulat untuk Palesina diadakan di wilayah de facto pemerintah Palestina yang berada di Ramallah di Tepi Barat.
"Jika mereka [Amerika Serikat] ingin membuka konsulat di Ramallah, kami tidak masalah dengan itu," ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Nabil Abu Rudeineh menolak pernyataan Lapid.
"Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS," ujarnya.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan pada bulan lalu bahwa Washington akan mengambil langkah progresif dengan membuka konsulat untuk Palestina sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dengan Palestina, meskipun salah satu staf seniornya turut mengatakan bahwa penolakan Israel atas rencana tersebut akan menjadi hambatan tersendiri.
