Jakarta, Gatra.com - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan medsos atau media sosial menjadi media yang paling dominan ditemukannya kampanye negatif pada pemilihan umum (pemilu) 2020 lalu.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), hal itu dapat terjadi karena medsos cenderung mudah untuk diprovokasi dan diviralkan oleh banyak orang guna disebarluaskan, serta penggiringan opini.
"Jadi pada garis besarnya, tentu ini terjadi pada media-media sosial," kata Raka Sandi via Zoom dalam diskusi publik "Kolaborasi Menangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024", yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube AJI Indonesia pada Kamis, (17/2).
Anggota KPU RI itu mengatakan untuk media arus utama (mainstream), dia berpendapat mereka sudah memiliki standar-standar, ada mekanisme kontrol, dan sebagainya. "Saya melihatnya itu relatif ya terkendali," ujar Raka Sandi.
Masih menurut data Kominfo dan Bawaslu, konten ujaran kebencian menjadi yang terbanyak digunakan untuk memengaruhi pemilih. Distribusi informasi dan diskusi terkait pemilihan 2020 cenderung lebih ramai dibicarakan dan banyak beredar di media sosial, yaitu sebesar 89 persen, dibandingkan pada media massa yang hanya 11 persen.
"Jadi ini adalah satu tantangan kita ke depan, terlebih apabila nanti tahapan itu diselenggarakan di mana masa pandemi belum berakhir ya," ucap Raka Sandi.
"Di satu sisi ada kebutuhan untuk mendorong pemanfaatan IT [Information Technology atau Teknologi Informasi] dan media sosial, sejalan dengan pembatasan-pembatasan metode sosialisasi dan kampanye tatap muka langsung," dia menambahkan.
