Jakarta, Gatra.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membeberkan luasan wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut Basuki, luas pengembangan wilayah IKN secara keseluruhan adalah sekitar 256.000 hektare. Luasan kawasan IKN-nya sendiri adalah sekitar 60.000 hektare. Sementara luas KIPP adalah 6.671 hektare.

“Kita bayangkan 6.671 hektare mungkin sebesar Jabodetabek,” kata Basuki dalam program Beranda Nusantara yang digelar RRI, Rabu, (23/2/2022).

Basuki menambahkan bahwa KIPP terbagi ke dalam tiga klaster kawasan. Ketiganya adalah kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan. Masing-masing klaster diisi dengan campuran bangunan hunian dan komersial.

“Jadi diharapkan kotanya bukan kota pemerintahan. Jadi sepi malah kan ya,” kata Basuki.

Basuki menyebut bahwa proyek pembangunan IKN secara keseluruhan merupakan proyek pembangunan jangka panjang, yang dimulai pada 2022 dan diperhitungkan selesai pada 2045.

Namun, KIPP merupakan proyek pembangunan jangka pendek. KIPP akan segera dibangun tahun ini dan diharapkan rampung pada 2024 mendatang. Di KIPP, bangunan-bangunan yang akan dibangun terlebih dahulu meliputi kantor presiden, kantor wapres, MPR, DPR, DPD, MA, dan kantor-kantor Menko.

Basuki mengingatkan bahwa lokasi area pembangunan proyek IKN hanya akan memakan 20%-30% dari total keseluruhan luas lahan. Pasalnya, sebanyak 70% luas kawasan akan dialokasikan untuk ruang hijau.

Baca juga: Catat! Jokowi Tegaskan Pembangunan IKN Diawali Reboisasi Hutan

Hal itu senada dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan bahwa IKN merupakan “Kota 10 Menit” yang didukung oleh 80% transportasi publik. Tak hanya itu, komitmen pengurangan jejak karbon pun dilakukan dengan pembangunan area hijau seluas 70% dari seluruh area IKN.

“IKN juga merespons komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim yang terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100% energi baru dan terbarukan di tahun 2060,” ujar Jokowi.