Jakarta, Gatra.com – Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir. Artikel laporan di media massa menyebutkan bahwa ada campur tangan istana di balik merebaknya isu tersebut di ruang publik.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), disebut ikut terlibat dalam wacana tersebut. 
Ia disebut mengkonsolidasi wacana penundaan pemilu kepada sejumlah petinggi partai politik (parpol), dalam sebuah pertemuan pertengahan Februari lalu. 

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sekaligus Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menampik bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk konsolidasi wacana penundaan pemilu.

“Ngak ada itu koordinasi penundaan [pemilu]. Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa. Ngobrol-ngobrol aja,” ujar Jodi kepada Gatra.com melalui pesan teks beberapa hari lalu.

Ditanya sikap Luhut terkait wacana yang sedang berkembang, Jodi mengungkapkan bahwa sikap Menko Marves yang juga bertugas sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali, itu tidak relevan untuk dibahas.

“Saya rasa tidak relevan sikap Pak Luhut. Yang penting kan bagaimana sikap dan aspirasi masyarakat,” ujar Jodi.
Ditanya soal adanya informasi soal klaim Luhut mengenai persetujuan Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu, Jodi tak memberi jawaban. 

Gatra.com berupaya menghubungi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, untuk mengonfirmasi hal ini. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada respon.