Home Ekonomi Akui Inflasi Rendah di Masa Jabatan Jokowi, Faisal Basri: Semu! Injak Kaki

Akui Inflasi Rendah di Masa Jabatan Jokowi, Faisal Basri: Semu! Injak Kaki

Jakarta, Gatra.com - Ekonom Senior, Faisal Basri mengakui bahwa Presiden Joko Widodo secara konsisten menghadiahkan inflasi rendah kepada rakyat Indonesia.

"Ternyata cara Pak Jokowi mengendalikan inflasi itu dengan metode injak kaki. Bukan memperbaiki pasokan, bukan memperbaiki logistik," katanya dalam diskusi virtual pada Kamis (7/4).

Menurutnya, pembentukan Satgas Pangan merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Selain itu, skema subsidi juga diubah menjadi dana kompensasi.

"Beban kenaikan harga itu, berpindah dari pemerintah ke BUMN. Jadi yang jual rugi itu adalah Pertamina. Kebijakan satu harga itu Pertamina yang bayar. Listrik yang murah, PLN yang bayar. Nanti dihitung, kalau di bawah ongkos, ada yang namanya dana kompensasi," jelasnya.

Sayangnya, lanjut Faisal, ongkos stabilisasi perekonomian negara ini tidak dilakukan secara transparan. Cara-cara yang dilakukan pemerintah, dianggapnya tidak disiplin fiskal.

"Kita sebagai akademisi, selalu ingatkan untuk transparan. Inilah yang ingin kita tegakkan supaya siapapun yang memerintah itu taat asas, memperkuat institusi, tidak merusaknya," ujar Faisal.

Ia juga menyebut, pengendalian inflasi merupakan salah satu obsesi Presiden Jokowi. Namun, pengendalian inflasi ini cenderung dilakukan dengan cara-cara cepat tanpa pertimbangan matang.

"Akhirnya subsidi ini menggelembung, tidak mampu, ada krisis perang, tidak bisa lagi dilakukan. Dan sebentar lagi saya rasa akan menyerah pemerintahnya karena subsidinya luar biasa," ucapnya.

Ia menjelaskan, subsidi BBM untuk Pertalite mencapai Rp4.000 hingga Rp4.500 per liter. Sedangkan untuk Solar, mencapai Rp7.800 per liter. Bahkan, Pertamax yang harganya sudah naik juga masih mendapat subsidi sebesar Rp3.500 per liter.

Subsidi BBM ini melalui dana kompensasi ini, ditanggung Pertamina. Pemerintah akan menggantinya setelah dilakukan perhitungan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Waktu pembayarannya pun tidak bisa dipastikan lantaran dana kompensasi tidak masuk dalam APBN.

"Jadi selama ini, bisa kita katakan bahwa inflasi rendah yang saya tunjukkan ini semu belaka. Injak kaki," tegasnya.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak tiga periode atau ditambah masa jabatannya, karena semakin ditambah masa jabatannya, yang bagus-bagus bisa jadi jelek. Akhirnya Pak Jokowi tidak menyisakan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan dan utang yang menumpuk."

152