Banjarmasin, Gatra.com - Pengusaha truk dan logistik di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung di Assosiasi Forwarding dan Logistik Indonesia (ALFI), Indonesian Logistics And Forwarders Association (ILFA), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kalsel teriak. Mereka kesulitan mendapatkan BBM solar subsidi.
Sudah berbulan-bulan mereka mengeluh kepada pemangku kebijakan agar bisa mencarikan jalan keluar agar mereka tidak lagi kesusahan dalam membeli solar subsidi.
Namun kebijakan yang dikeluarkan belum bikin mereka senang dan tenang. Terbaru kebijakan yang dikeluarkan dan disetujui oleh beberapa pihak seperti Wali Kota Banjarmasin, Dishub Kota Banjarmasin, Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin, Bagian Hukum Pemko Banjarmasin, Polresta dan Pertamina. Membuat 2 organisasi tersebut kini masih kesulitan mendapatkan solar bersubsidi untuk keperluan anggotanya.
Ketua ALFI/ILFA Kalsel, Saut Nathan Samosir mengungkapkan, kebijakan terbaru yang dikeluarkan hanya mengizinkan truk milik anggota ALFI/ILFA dan APTRINDO Kalsel untuk mengisi BBM bersubsidi hanya pada 2 SPBU saja, yaitu SPBU AKR dan SPBU 015.
"Padahal untuk SPBU AKR hanya memiliki kapasitas pengisian 8.000 liter yang akan di isi kembali pada 2 hari sekali. Begitu pula dengan SPBU 015 hanya memiliki kapasitas 5.700 liter yang akan di isi kembali pada 2 hari sekali," ujarnya kepada Gatra.com di Banjarmasin, Rabu (27/4).
Menurutnya, apabila hanya mengisi di 2 SPBU, maka jelas tidak cukup untuk mengisi sebanyak 200 truk anggota yang dimiliki oleh anggota ALFI/ILFA dan APTRINDO Kalsel.
"Yang mengherankan, untuk organisasi lain jatah tempat SPBU untuk mengisi BBM Bersubsidi di truk mereka sangatlah besar, padahal anggotanya hanya 150 truk saja," gumamnya.
Sementara, organisasi lain diberikan jatah 2 SPBU, yaitu SPBU 06 dengan kapasitas 32.000 liter dan SPBU 07 dengan kapasitas 26.000 liter. Dengan anggotanya yang 150 truk.
"Ini bagi kami sebuah ketidakadilan, harusnya kami juga disesuaikan karena ada 2 organisasi yang bernaung disini, sementara organisasi lain tersebut hanya 1 organisasi saja yang bernaung didalamnya,” keluhnya.
Sebagai pimpinan asosiasi, Samosir mengaku sudah mencoba melakukan koordinasi yang intensif dengan beberapa pihak terkait agar kebijakan ini bisa segera direvisi, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan titik temu yang baik antar semua pihak yang terkait.
“Kami tidak habis pikir saja bagaimana cara mereka menghitungnya. Alasan mereka pun bermacam-macam, salah satunya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, padahal kesepakatan itu sudah kami batalkan dan tidak ditandatangani karena kami tidak setuju,” tegasnya.
Sementara itu, Humas ALFI/ILFA Kalsel Djumadri Masrun menambahkan, jika masalah ini terus berlarut dan tidak ada solusinya, maka tentunya akan berpotensi berimbas kepada ketersediaan bahan pokok di Kalsel jelang lebaran Idulfitri.
Hal itu dikarenakan tidak cukupnya kuota BBM bersubsidi yang disediakan, maka secara otomatis truk milik ALFI/ILFA dan APTRINDO tidak akan bisa mengirim barang secara cepat dan tepat waktu kepada para pedagang di pasar.
“Ujungnya kalau tidak cepat dan tepat waktu mengirim sembako ini akan ada potensi kekurangan stok dipasaran. Kalau demikian masyarakatlah yang dirugikan dan kami tidak bertanggungjawab apabila hal tersebut terjadi,” ujar Djumadri menggerutu.
