Jakarta, Gatra.com – Penerapan Program Kartu Prakerja bukan hanya meningkatkan skill untuk meraih kesempatan kerja lebih luas atau membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayara digital.
Pasalnya, penyaluran dana dari pemerintah kepada masyarakat peserta program tersebut menggunakan sistem digital end-to-end serta melalui mekanisme pembayaran Government-to-Person (G2P) langsung kepada penerima.
Penerapan pembayaran digital tersebut selain karena kian pesatnya perkembangan teknologi, juga untuk mengatasi kebijakan physical distancing demi mencegah meluasnya wabah Covid-19.
Penerapan sistem tersebut membuat masyarakat nonurban ikut mengalami peningkatan literasi dan inklusi keuangan karena semakin melatih penggunaan sistem pembayaran elektronik atau digital.
Demikian benang merah yang terkuak dalam diskusi pemaparan hasil studi Bank Dunia dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertajuk “Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough” yang dihelat secara virtal pada Rabu (15/6).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi hasil studi Bank Dunia dan Sekretariat TNP2K. Menurutnya, Kartu Prakerja merupakan kisah sukses Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi layanan publik, baik teknologi digital maupun cara-cara yang biasa dilakukan startups ada dalam program ini.
Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan ‘tol langit’ dan penggunaan telepon seluler kian luas dan industri berbasis teknologi informasi tumbuh pesat. “Prakerja memanfatkan semua ini. Ekosistem belajar berbasis kemitraan dengan ratusan pelaku pun dibangun,” ujarnya.
Airlangga yang juga Ketua Komite Cipta Kerja, lebih lanjut menyampaikan, ratusan pelaku bergabung di ekosistem Prakerja. Lebih dari 12 juta penerima Kartu Prakerja dari 514 kabupaten/kota bisa mendaftar, berlatih, menerima sertifikat, melihat lowongan kerja, dan mendaftar kerja secara daring tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Menurutnya, Kartu Prakerja adalah pioneer dari pembayaran G2P melalui teknologi finansial. Ini adalah satu peranan yang diterapkan oleh Kartu Prakerja untuk mengakselerasi inklusi keuangan di Tanah Air.
“Program Kartu Prakerja betul-betul sebuah terobosan atau breakthrough transformasi digital dan inklusi keuangan Indonesia,” ujarnya.
Soal hasil kajian yang dipaparkan, ini merupakan hasil kerja Bank Dunia dan Sekretariat TNP2K didukung oleh G2Px Initiative Fund dan Indonesia Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund (IHCA-MDTF). Kajian dilakukan sepanjang triwulan terakhir tahun 2021.
Kajian tersebut untuk mempelajari implementasi bantuan sosial tanggap darurat Covid-19, memahami kecukupan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, dan mendukung reformasi lebih lanjut sistem pembayaran G2P.
Kajian tersebut mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, SurveyMETER melakukan survei melalui telepon pada 6-25 Oktober 2021 kepada 1.000 penerima Kartu Prakerja di 50 kecamatan yang tersebar di 50 kabupaten dan 25 provinsi.
Penerima manfaat ini terdaftar ke dalam program Prakerja untuk Gelombang 7–11, atau terdaftar pada bulan September–November 2020. Dalam periode yang sama, wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola program Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) dan lembaga Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) di tingkat pusat untuk mengkaji pengalaman mereka menerapkan sistem pembayaran G2P Kartu Prakerja saat ini, termasuk terobosan dan tantangan yang dihadapi.
Sedangkan untuk mengonfirmasi dan mendalami lebih lanjut hasil studi kuantitatif tersebut, tim peneliti juga melakukan Focus Group Discussions (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth Interviews) dengan beberapa kelompok penerima manfaat Kartu Prakerja.
Terdapat lima poin yang menjadi pesan kunci dalam penelitian ini. Pertama, 9 dari 10 responden telah menyelesaikan program Kartu Prakerja yang dimulai dari penerimaan hingga pemberian insentif pascapelatihan. Di antara mereka yang terpilih ke dalam program, 95,7% telah membeli pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari.
Kedua, mayoritas responden menyatakan puas dengan pelatihan Kartu Prakerja pertama mereka. Mereka didorong oleh motivasi intrinsik dan atau insentif pascapelatihan dalam menyelesaikan pelatihan pertama mereka.Sekitar 96,1% dari keseluruhan jumlah penerima Kartu Prakerja merasa puas dengan pelatihan pertama mereka.
Ketiga, penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran berkontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan. Kajian ini juga menemukan bahwa 76,6% penerima manfaat lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pasca pelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank.
Keempat, sebagian besar penerima manfaat segera mencairkan insentif menjadi uang tunai setelah menerimanya di rekening mereka. Mayoritas responden menggunakan insentif untuk membeli makanan dan atau untuk modal kerja.
Setelah insentif mencapai rekening pilihan, 69% penerima mencairkan seluruh insentif mereka, sementara 31% lainnya mencairkan hanya sebagian atau tidak mencairkannya sama sekali.
Kelima, perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank untuk menerima insentif pascapelatihan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank. Penambahan satu bank swasta di awal tahun ini merupakan tambahan yang disambut sangat baik terkait gagasan ini. Hampir 90% penerima manfaat menganggap bahwa Kartu Prakerja telah menyediakan cukup pilihan PJP.
Bank Dunia memuji implemtasi program Kartu Prakerja pemerintah Indonesia yang menggunakan sistem penyaluran insentif digital end-to-end serta melalui mekanisme pembayaran Government-to-Person (G2P) langsung kepada penerima.
“Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial di Indonesia yang pertama kali mengimplementasikan mekanisme pembayaran G2P yang berorientasi pada penerima. Ini merupakan hal yang sangat inovatif,” kata Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Menurutnya, ada tiga hal yang mendapat perhatian dari Bank Dunia. Pertama, penting untuk menawarkan berbagai pilihan bank dan uang elektronik demi kemudahan akses oleh penerima.
Kedua, kata dia, sebagian besar penerima dengan segera mencairkan bantuan sosial menjadi uang tunai setelah mereka terima. Hal ini menandakan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan mendorong penggunaan platform pembayaran digital. Ketiga, adanya ruang untuk meningkatkan inklusi finansial dengan menyediakan program literasi keuangan untuk para peserta program G2P.
