Jakarta, Gatra.com - Nelayan di sejumlah daerah melaporkan mahal dan langkanya BBM jenis solar. Padahal, BBM jenis solar sangat dibutuhkan nelayan untuk melaut dan menangkap ikan. Dalam kasus tersebut pemerintah belom menemukan solusi kongkret atas kelangkahan yang terjadi dalam dua bulan belakangan ini.

Sejauh ini pemerintah seperti menemui jalan buntu atas permasalahan ini. Padahal urusan BBM diranah nelayan setidaknya ada tiga kementerian yang menangani hal tersebut seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditambah Pertamina. Kondisi ini merupakan dampak dari tata kelola perikanan yang dilakukan secara parsial, tidak terintegrasi dan tambal sulam.

Manager National Fishers Center Destructive Fishing Indonesia, Imam Trihatmadja, mengatakan bahwa pihaknya menerima pengaduan dari nelayan di Dobo, Kepulauan Aru, Maluku dan Bitung Sulawesi Utara. “Harga solar di Dobo minggu ini telah mencapai Rp 19.500, naik dari harga normal Rp 11.000,” kata Imam.

Sementara di kota Bitung harga solar bersubsidi telah naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 8.500. Imam mengatakan bahwa BBM bersubidi untuk nelayan di kota Bitung sangat tidak mencukupi.

“Rata-rata tanggal 15 setiap bulan, BBM subsidi untuk nelayan sudah habis dan mereka akhirnya membeli BBM non subsidi,” kata Imam.

kelambanan pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut sangat disayangkan oleh Imam. Sebab, Sampai saat ini belum ada statement atau keterangan resmi dari Menkomarvest atau Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan hasil identifikasi masalah dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah guna menyelesaikan masalah ini.

“Sepertinya para Menteri bidang koordinasi kemaritiman sibuk dengan agenda G20 dan melupakan kesulitan dan penderitaan nelayan yang kesulitan BBM,” kata Imam.

Dia meminta Presiden Jokowi turun tangan dengan menegur para Menteri yang segera menyelesaikan masalah BBM nelayan. Responsibilitas sejumlah Menteri bidang kemaritiman tidak kelihatan dalam menyikapi masalah ini.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan akibat mahalnya harga BBM membuat pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pemilik kapal, koperasi dan perusahaan mensiasati sistem operasional penangkapan ikan.

Abdi memberikan analisis kelangkaan dan mahalnya harga BBM nelayan disebabkan kurangnya kuota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kapal penangkap ikan saat ini. “Kemungkinan formula perhitungan dan penentuan alokasi BBM untuk kegiatan perikanan tangkap tidak berdasarkan jumlah data kapal yang yang sebenarnya,” kata Abdi.

Data tersebut menjadi masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan oleh KKP. Akibatnya terjadi celah antara kebutuhan dan alokasi BBM bagi kegiatan perikanan tangkap termasuk BBM bersubsidi.