Jenewa, Gatra.com - Penyelidik PBB mengatakan Selasa bahwa ada banyak bukti kejahatan yang dilakukan di Myanmar, termasuk sejak kudeta militer berlangsung tahun lalu.

Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar (IIMM) mengatakan telah mengumpulkan banyak bukti pelanggaran serta elemen yang menunjukkan kejahatan internasional paling serius.

“Mekanisme telah mengumpulkan sejumlah besar item informasi, termasuk video, foto, dan dokumen yang berpotensi menunjukkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di seluruh Myanmar oleh berbagai individu sejak Februari 2021,” bunyi sebuah laporan, dikutip AFP, Selasa (9/8).

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu, dengan menggulingkan pemerintah sipil dan menangkap pemimpin de factonya, Aung San Suu Kyi.

Junta telah melancarkan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat.

"Pelaku kejahatan ini perlu tahu bahwa mereka tidak dapat terus bertindak tanpa hukuman," kata Nicholas Koumjian, ketua IIMM dalam sebuah pernyataan.

“Kami mengumpulkan dan menyimpan bukti sehingga suatu hari mereka akan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

IIMM didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September 2018 untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional paling serius, dan pelanggaran hukum internasional dan menyiapkan berkas untuk penuntutan pidana yang dilakukan sejak 2011.

Terletak di Jenewa, itu mulai bekerja pada Agustus 2019 dan melapor setiap tahun ke Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB.