Purworejo, Gatra.com - Rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi pada beberapa jenis BBM, sekaligus menaikkan harganya mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Setuju dan tidak menjadi hal yang wajar dalam berdemokrasi.
Guru besar Fakultas Ilmu Ekonomi FEB Universitas Diponegoro, Prof. Dr. FX Sugiyanto saat dihubungi melalui pesan Whats App (WA) menjelaskan bahwa keputusan mengurangi subsidi memang perlu dilakukan karena beban APBN yang sangat besar. Akan tetapi tidak cukup hanya dengan menaikkan harga BBM tertentu, tetapi pemerintah perlu pula mengatur distribusinya dan siapa yang benar-benar layak mendapat subsidi.
"Saya sempat nongkrong di sebuah SPBU, terlihat mobil-mobil mewah pun mengonsumsi itu [BBM bersubsidi]. Ada CRV bahkan juga ada Alphard [diisi pertalite] atau Pajero yang menggunakan bio diesel. Menurut saya, ini tidak adil. Saya tanya ke petugas, kalau CRV pakai 50 liter pertalite, berapa banyak sepeda motor yang bisa menerima subsidi, bisa 10 kali lipat. Jadi siapa yang paling banyak menikmati subsidi? Justru orang-orang yang mampu, di sinilah ketidakadilan itu terjadi," kata Prof FX Sugiyanto, Minggu (28/8/2022).
Subsidi, lanjut guru besar itu, memang perlu, jika harga BBM dinaikkan harus disertai sistem distribusi yang lebih baik. Misal sistem administrasi distribusi dengan MyPertamina itu, disebut lebih fair untuk mengetahui layak atau tidaknya pemilik kendaraan menggunakan BBM bersubsidi.
Kenaikan harga BBM tentunya akan membuat dampak yang luas, terutama harga-harga kebutuhan pokok yang pasti akan ikut naik. "Empat hari yang lalu saya berdiskusi dengan Bank Indonesia Semarang, juga teman dari INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) mengenai kenaikan harga BBM. Kalau kita lihat dengan perspektif transisi mekanisme inflasi, itu kan dari sisi penawaran. Biasanya spiral inflasinya akan jauh lebih panjang dan stabilnya memerlukan waktu yang relatif lebih panjang, sekaligus meluas," ujarnya.
Alasannya, kata dia, karena BBM merupakan komponen sistem distribusi maupun produksi. Maka akan menjalar ke lainnya dalam jangka panjang dan relatif besar. Cara mengatasinya relatif lebih sulit, maka kemudian pertama harga-harga akan naik.
"Pemerintah perlu menyiapkan kemungkinan jika akan segera menaikkan [harga BBM]," katanya.
Naiknya harga BBM, lanjutnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat dengan pendapatan rendah. Berbicara kenaikan harga pasti akan ditanggung semua lapisan masyarakat, walaupun bebannya akan dirasakan berbeda-beda.
"Yang perlu dilakukan adalah mengantisipasi dampak yang dirasakan berbeda itu, tentu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mengantisipasi beban masyarakat yang paling besar. Katakanlah kelompok miskin itu yang paling menanggung dampak paling besar, di situlah kebijakan pemerintah berperan, seperti bantuan langsung pada kelompok [miskin] tersebut," katanya.
Menurut Prof. Sugiyanto, pemerintah nampaknya sudah menerapkan langkah-langkah antisipatif dampak kenaikan harga BBM. "Sektor moneter tentu tidak boleh tinggal diam, minggu [pekan] yang lalu saya berdiskusi BI kapan akan menaikkan suku bunga, menurut teman di BI, masih belum akan menaikkan tapi ternyata siangnya sudah dinaikkan karena BI juga tidak tahan meskipun ini dari sisi suplay bukan demand, sementara BI kan dari sisi demand," katanya.
Saat itu, Prof. Sugiyanto telah menyampaikan kepada BI agar hati-hati karena AS juga akan menaikkan suku bunga akibat inflasi mereka relatif tinggi. Pemerintah, melalui otoritas moneter perlu mengantisipasi lewat suku bunga, karena kalau tidak menaikkan suku bunga akan terjadi capital fly.
"Sekali lagi, saya sampaikan, dampak kenaikan harga BBM akan diraskaan secara berbeda, pemerintah harus memilih segmen-segmen untuk dibantu dengan kebijakan langsung tunai," ujarnya.
Sementara itu, Sekdes Loano Erwan Wilodilogo, menagatakan, kenaikan harga BBM itu dilematis, karena kompleks sekali chain effect-nya terharap perekonomian dan kondisi sosial masyarakat
Senada dengan Prof. FX Sugiyanto, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Erwan Wilodilogo, secara pribadi setuju dengan rencana pemerintah mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga BBM. "Namun [kenaikan] secara bertahap dan harus disiapkan penanganan dampak sosialnya. Karena kita tahu, jika BBM naik maka inflasi pasti naik, dan itu akan mengguncang pendapatan masyarakat," kata Erwan.
