Jakarta, Gatra.com– Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dijadwalkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI hari ini (29/8) nanti. Aksi tersebut dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) pasti naik per September.
Pihak HMI mengatakan bahwa kenaikan BBM bersubsidi nantinya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kecil dan UMKM. “Kita saja belum pulih dari pandemi, malah ditambah BBM naik” ujar Pengurus Besar HMI dalam pernyataan singkat.
Tidak hanya soal BBM, PB HMI juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan tarif dasar listrik dan membrantas mafia di sektor tanah, gas, dan pertambangan.
Sebagai solusi atas persoalan tersebut, Pengurus Besar HMI menyatakan dalam surat yang berisikan:
1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.
2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik.
3. Mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik
4. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
5. Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah tengah berkonsentrasi menjaga alokasi anggaran subsidi energi tidak lebih dari Rp502 triliun pada tahun ini.
Pernyataan itu menguat beberapa kali dalam kesempatan rapat kabinet, arah pembahasan kabinet itu menyusul komitmen pemerintah untuk menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir 2022 berada di level bawah 4 persen dari PDB. Apalagi, kata Arifin, penerimaan negara belakangan menyusut akibat efek lonjakan harga komoditas atau windfall yang mulai melandai.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jum'at kemarin menyatakan hampir 90 persen solar subsidi dinikmati industri. Sementara 86 persen pertalite dinikmati kalangan mampu, 14 persen dinikmati industri.
Karena itu pemerintah pasti menaikan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter per September. Untuk mengantisipasi kenaikan harga-harga, pemerintah menyediakan bantuan sosial untuk warga rentan miskin. Bansos dinilai efektif mengganjal harga beli masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak politik menjelang Pilpres 2024.
