Home Politik Di Tengah Kenaikan BBM, LSI Nyatakan Kepuasan Jokowi Naik 72,3%

Di Tengah Kenaikan BBM, LSI Nyatakan Kepuasan Jokowi Naik 72,3%

Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menyatakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo menjadi modal yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik.

Dalam temuan LSI, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada bulan Agustus berada di angka 72,3 %. Menurut Djayadi, ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022, baru berada di angka 67,5%.

“Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia? Saya jawab iya. Karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024 secara virtual, Minggu (4/9).

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022, melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.

Terkait dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden juga bisa modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya.

Pasalnya, Djayadi melanjutkan, angka 72,3% menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah, terutama Jokowi.

“Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik. Karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah,” ungkap Djayadi.

Kendati demikian, Djayani menilai modal presiden dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.

“Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya,” kata Djayadi.

Menurut Djayadi, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik, maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga. “Jika turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam,” ujarnya.